Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw di Hotel Shangri La Jakarta, Senin (26/2/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal segera membangun infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan gedung MPR/DPR hingga Mahkamah Agung (MA) itu menjadi salah satu fokus pembangunan di IKN mulai 2025.
"Target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," kata Troy kepada kumparan, Minggu (9/2).
Terkait anggaran pembangunan IKN tahap 2, Troy menjelaskan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada juga melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema investasi.
"Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun," ujar Troy.
Di tengah upaya pembangunan tersebut, Otorita IKN harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga, membenarkan ada pemotongan anggaran belanja lembaga Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun.
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Selain itu, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN juga sedang diblokir karena efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Secara keseluruhan, anggaran Kementerian PU di 2025 juga dipangkas Rp 81 triliun. Sehingga proses pembangunan, termasuk IKN belum bisa dimaksimalkan Kementerian PU sampai blokir anggaran dibuka.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggarannya kita di-blokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada," terang Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (6/2).
Meski begitu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan saat ini target Presiden Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang.
"Menyangkut dengan IKN ya, IKN ini setau kami sampai dengan sekarang, tetap target bapak presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru. Di IKN, sudah pindah," ujar Bahlil usai membuka Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).
"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar