Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons permintaan maaf Presiden Jokowi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/8).
Hasto mengatakan kebijakan seorang presiden dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Hasto lalu menyinggung soal kebijakan impor beras.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).
Menurut Hasto, kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, bukan malah permintaan maafnya.
"Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta, kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu hasil kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," ujarnya.
Jokowi Minta Maaf
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkan lah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, sebagai manusia tidak mungkin menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak.
"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, terhadap langit dan bumi dan apa pun yang ada di dalamnya dia maha kuasa atas segala sesuatu," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar