Apr 14th 2024, 09:00, by sandapatrisia, sandapatrisia
Ilustrasi tambang nikel. Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad
Kerja sama Indonesia dengan China terutama dalam industri nikel telah membawa dampak signifikan baik dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, memegang peran kunci dalam rantai pasokan global, terutama untuk industri energi terbarukan dan teknologi.
Negara ini memiliki cadangan nikel yang diperkirakan mencapai 21 juta ton, atau sekitar 22% dari total cadangan nikel global, yang menjadikannya sumber daya strategis yang penting.
Investasi China di sektor nikel Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi Indonesia secara dramatis, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel nasional meningkat dari 2 juta ton pada tahun 2018 menjadi sekitar 3,4 juta ton pada tahun 2021.
Namun, peningkatan produksi nikel yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan harga nikel di pasar global. Hal ini sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran. Ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka hal ini akan menyebabkan harga menjadi turun.
Foto udara aktivitas penambangan di industri penambangan bijih nikel laterit, Pulau Weda, Halmahera, Indonesia. Foto: shutterstock.com
Baru-baru ini harga nikel global mengalami penurunan. Harga rata-rata selama kuartal ketiga tahun 2023 mencapai $22,942 per metrik ton, turun sebesar 11.6% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan harga ini adalah peningkatan pasokan nikel khususnya dari Indonesia.
Peningkatan kapasitas mungkin memang meningkatkan total pendapatan dari segi kuantitas, walaupun harga nikel turun. Namun perlu diperhatikan bahwa nikel adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga sudah seharusnya tidak mengeksploitasnya hanya untuk kepentingan jangka pendek, apalagi dengan kebijakan ini menyebabkan harganya menjadi turun.
Mengadopsi kebijakan kuota produksi untuk industri nikel di Indonesia bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga ketersediaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan menstabilkan harga di pasar global. Kuota produksi akan membatasi jumlah nikel yang dapat ditambang dan dijual setiap tahun, yang akan membantu mencegah penurunan harga akibat kelebihan pasokan.
Dengan mengatur output produksi, Indonesia tidak hanya bisa mengelola sumber daya secara lebih berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa industri nikel memberikan nilai ekonomi jangka panjang yang stabil.
Namun, mengimplementasikan kebijakan kuota produksi nikel menuntut kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan pertambangan. Pemerintah perlu memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya transparan dan adil tetapi juga efektif dalam mengontrol eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan yang adil harus dirancang untuk memastikan distribusi manfaat yang merata di antara semua pemangku kepentingan.
Pengawasan yang ketat dari pemerintah menjadi krusial dalam konteks ini. Banyak perusahaan pertambangan, khususnya investor asing, sering kali didorong oleh motif profit dan mungkin tidak mengutamakan keberlanjutan lingkungan atau kesejahteraan komunitas lokal kecuali jika didorong oleh insentif kuat atau regulasi yang jelas.
Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan kuota produksi berisiko tidak efektif dalam mengekang eksploitasi berlebih, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat lokal, baik dari segi sosial maupun ekologis.
Kerja sama antara Indonesia dan China dalam industri nikel telah menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan, terutama terkait dengan efek dari operasi penambangan dan pengolahan nikel.
Hamparan laut yang berwarna kuning coklat usai banjir karena cemaran limbah nikel di Sungai Sangaji Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Foto: Ikmal Yasir
Deforestasi ribuan hektar hutan tropis di daerah seperti Halmahera dan Sulawesi tidak hanya mengurangi kapasitas penyimpanan karbon tetapi juga menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati. Proses High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang digunakan dalam ekstraksi nikel menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari tanah dan sumber air. Masyarakat di Halmahera melaporkan bahwa mereka mengalami penurunan populasi ikan dan kesulitan dalam mengakses air bersih karena polusi dari aktivitas penambangan.
Untuk mengatasi ini, pemerintah harus menerapkan sistem pemantauan yang ketat dan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran kebijakan yang jelas. Selain itu, perlu adanya dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Dengan pendekatan yang inklusif dan bertanggung jawab ini, Indonesia dapat mengambil manfaat dari sumber daya alamnya sambil juga melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Penting bagi Indonesia untuk memprioritaskan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dalam setiap proyek pembangunan. Indonesia harus memastikan bahwa proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek melalui eksploitasi sumber daya, tetapi juga melindungi dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.
Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah kunci. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang mengatur secara ketat dampak lingkungan dari proyek industri, memastikan bahwa keuntungan dari ekspor atau kerja sama internasional tidak mengorbankan keindahan alam dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar