Feb 18th 2024, 07:26, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Capres 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka pada pidato kemenangan Pemilihan Presiden 2024 versi quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS
Rencana evaluasi subsidi energi untuk mendanai program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran, menuai komentar. Salah satunya dari ekonom.
Direktur Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menilai langkah ini akan menjadi malapetaka baru bagi perekonomian Indonesia, karena dapat mengerek tingkat inflasi.
Lebih lanjut Andry membeberkan, ada dua skema yang bisa dilakukan dalam mengevaluasi anggaran subsidi energi. Pertama, dengan menaikkan harga BBM atau gas LPG atau kedua, dengan mengurangi kuota yang dipatok.
"Kalau harga (BBM atau gas LPG 3 kg) naik akan mendorong inflasi yang saya rasa saat ini sudah tinggi. Pengaruhnya pada akhirnya adalah lebih kepada kenaikan harga logistik dan juga mungkin sulitnya distribusi pada barang," kata Andry kepada kumparan, Sabtu (16/2).
Hal ini akan mengganggu daya beli masyarakat. Padahal, lanjutnya, Indonesia masih dalam masa peningkatan daya beli masyarakat pasca didera pandemi.
"Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintahan selanjutnya kalau sedang mencari pos-pos anggaran mana untuk diefisiensikan," jelasnya.
Begitu juga dengan kemungkinan kedua, evaluasi subsidi energi dengan mengurangi kuota, Andry juga melihat akan berakhir pada kenaikan tingkat inflasi.
"Asumsi ketika kuota dibatasi atau dikurangi, implikasinya pada akhirnya akan sama semakin sulit mendapatkan BBM, semakin sulit untuk mengantarkan barang dan distribusi," imbuh Andry.
Kandidat presiden Prabowo Subianto (tengah), bersama pasangannya Hatta Rajasa berbicara kepada para pendukungnya dalam rapat umum di luar Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014. Foto: AFP
Andry mencontohkan, fenomena mengularnya antrean truk logistik di berbagai kota di luar Jawa yang menanti BBM bersubsidi, menurutnya kondisi ini akan semakin parah dengan pengurangan kuota BBM bersubsidi.
"Ini program yang cukup populis, kebutuhannya cukup besar untuk memakan ruang fiskal dari APBN, ini yang harus hati hati karena mungkin hari ini BBM, kita tidak tahu ke depan seperti apa bisa jadi pos-pos anggaran pendidikan atau kesehatan, bisa jadi dinegosiasikan untuk kelancaran program yang dijanjikan pada masa kampanye," jelas Andry.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menyebut, untuk merealisasikan program makan siang gratis, salah satu langkah yang akan diambil Prabowo Subianto akan dengan mengevaluasi subsidi energi baik BBM dan LPG 3 kg.
Mengutip Bloomberg, Jumat (16/2), dalam proposal kebijakan pertamanya, Prabowo menargetkan alokasi subsidi energi untuk mendanai sebagian janji kampanyenya tersebut.
Eddy Soeparno, mengatakan saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.
"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy.
Eddy menuturkan, subsidi BBM dan LPG lebih dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi, bahkan angkanya sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun yang dikeluarkan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar