Oct 28th 2023, 21:25, by Fadlan Fahmi, kumparanNEWS
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, dalam acara Deklarasi Relawan Damai Sejahtera (REDS) di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Deklarasi Relawan Damai Sejahtera (REDS), di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).
Dalam acara tersebut, Ganjar ditanya soal statusnya yang disebut-sebut sebagai petugas partai.
"Ini saya mau nanya juga deg-degan ini. Karena ini pertanyaan yang sensitif," kata Pendeta Gilbert Lumoindong.
"Pak Ganjar, selama ini yang dikhawatirkan oleh orang kristen seringkali gini, Pak Ganjar katanya cuma petugas partai, jangan jangan. Ah semua juga sudah tahu kan? Jangan-jangan ini cuma disuruh-suruh. Setuju kita tanyakan ini?" tanya Gilbert kepada relawan yang disambut teriakan setuju.
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, dalam acara Deklarasi Relawan Damai Sejahtera (REDS) di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Apa jawaban Ganjar?
Ganjar mengaku setelah ditugaskan menjadi anggota DPR RI, ia dapat mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan.
"Dan sekarang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, anaknya terlindungi oleh undang-undang," kata Ganjar.
"Kalau saat itu saya tidak ditugaskan di pansus itu atau kemudian saya tidak ada di DPR, mungkin itu belum tentu terjadi," tambahnya.
Menurut Ganjar, saat mengurus Undang-undang Kewarganegaraan, ia melibatkan kelompok perempuan sekitar 30 persen.
Ia juga menunjukkan hasil kerjanya semasa di DPR lalu yakni berhasil mengurus Undang-Undang Desa serta Undang-Undang keistimewaan untuk Provinsi Yogyakarta.
Bacapres Ganjar Pranowo di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Tapi kalau kemudian kami salah, partai lah yang akan memecat kami. Publik tidak bisa memecat kami. Kalau hari ini saya tidak ditugaskan untuk menjadi capres, siapa yang akan menugaskan saya? Apakah tanda tangan pak pendeta bisa dibawa ke KPU?" tanya dia.
Ganjar juga menjelaskan hasil kinerjanya semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia mengaku dengan tegas akan memecat siapa pun yang korupsi di Jawa Tengah. Juga ia tak segan memecat petugas yang tidak merespons aduan masyarakat dalam 1x24 jam.
"Dan gara-gara saya ditugaskan menjadi Gubernur, saya bisa membuat 18 sekolahan hanya untuk orang miskin. Dan mereka full kita cover," kata dia.
"Saya juga terharu selama 3 tahun kami mendidik mereka, pada tahun keempat dia sudah bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga si miskin itu," sambungnya.
Hal ini, kata Ganjar, sebagai upaya membela masyarakat. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukannya melalui digitalisasi yang bukan sekadar ikut-ikutan saja, melainkan cara mempercepat kerja dan relasi antara masyarakat dengan pemerintahnya.
"Kalau saya tidak mendapatkan penugasan, kalau saya tidak mendapatkan tanda tangan, saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak bisa mengambil keputusan penting," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar