Oct 12th 2023, 06:08, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat menghadiri Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Danau Toba, Balige, Sumatra Utara. Foto: Dhemas Reviyanto/Antara Foto
Presiden Jokowi menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim. Kabar ini menjadi berita populer di kumparanBISNIS pada hari Rabu (11/10).
Selain itu, kabar mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan ada tambahan tujuh dana pensiun (dapen) BUMN lainnya yang sedang bermasalah atau sakit. Berikut rangkumannya.
Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad Interim
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan Erick Thohir ditunjuk sebagai Menko Marves Ad Interim. Hal ini lantaran Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang sakit akibat kelelahan.
"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bp. Erick Thohir, Menteri BUMN sebagai Menko Marves Ad-interim," ujarnya, Rabu (11/10).
Sementara itu, Erick menyatakan bakal bekerja sebaik-baiknya. Ia juga menyebut tim yang dipunyai Luhut di Kemenko Marves sangat kuat.
"Saya tentu berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden kepada saya, tentu amanah ini sangat berat," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu (11/10).
Erick juga mengaku tak bakal keteteran lantaran ia memegang Kementerian BUMN dan PSSI. Menurutnya, tim di kedua tempat tersebut juga sangat bagus.
OJK: Dana Pensiun BUMN yang Sakit Bertambah 7
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan empat dana pensiun BUMN yang dilaporkan Erick Thohir ke Kejaksaan Agung itu termasuk dalam 12 dana pensiun yang masuk pengawasan khusus OJK. Ia memastikan, tujuh dana pensiun BUMN yang bermasalah ini tetap dalam pantauan OJK.
"Apa yang dilaporkan Menteri BUMN terkait hasil pemeriksaan oleh BPKP, ini pemeriksaan sudah tingkat audit khusus, sudah tingkatannya itu penyelidikan lebih lanjut terhadap empat dana pensiun yang sudah diserahkan kepada BPKP. Dan terinfo juga nanti ada, akan disampaikan tujuh dana pensiun BUMN lainnya," ujar Ogi dalam diskusi mengenai dana pensiun di Plataran Menteng, Jakarta, Selasa (10/10).
Meski demikian, Ogi mengatakan OJK belum melakukan pemeriksaan kepada dana pensiun BUMN terkait fraud dan pidana. Otoritas memeriksa dana pensiun berdasarkan kondisi kesehatan keuangan dan pendanaan.
"Tapi yang terkait fraud, kita belum sampai aspek tersebut, karena aspek tersebut perlu pendalaman lebih lanjut mengenai kejadian transaksinya. Tapi dari segi indikator terhadap tingkat kesehatan, pendanaan, itu sudah kita identifikasi perusahaan tersebut dalam kategori tingkat pendanaan 3," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar