Oct 27th 2023, 22:00, by zamachsyari chawarazmi, kumparanNEWS
Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, dalam acara Maulid dan deklarasi Jaringan Relawan Anies (JAWARA) di parkir depan Klenteng Bio Hoktekjengsin, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan
Waketum NasDem Ahmad Ali menanggapi soal para pejabat negara yang maju di Pilpres 2024.
Ada tiga calon akan bertarung mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, empat orang di antara mereka adalah pejabat negara. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Cak Imin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto dan Walkot Solo Gibran.
Sejumlah pihak seperti ICW mendesak para pejabat ini mundur. Tujuannya, demi menghindari penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.
Cawapres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, saat diwawancarai wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Ali mengatakan, Cak Imin tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR meski dicalonkan menjadi bacawapres. Ali menjelaskan, sebab DPR dipilih oleh rakyat.
"Jadi dia jadi Wakil Ketua DPR karena posisi menurut undang-undang MD3 itu partai PKB itu nomor 4 ya atau nomor 5 artinya memang jatah dia di situ, tidak ada konflik of interest di situ menurut saya," kata Ali kepada wartawan, Jumat (27/10).
"Karena DPR itu kan kerja kerja untuk kepentingan rakyat," tambah dia.
Akan tetapi, Ali mengatakan beda persoalan jika menteri maju dalam kontestasi Pilpres. Menurutnya, kinerja menteri tidak akan maksimal jika mereka nyapres.
"Mungkin ini yang perlu untuk kita didiskusikan ya karena pertama tentu sebagai pembantu presiden ketika dia menjadi calon presiden calon wakil presiden akan terjadi pengurangan pelayanan akan menurun pelayanan publik pasti akan berkurang." kata Ali.
"Karena di waktu bersamaan sedang mengemban tugas sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga tidak efektif. Jadi secara kepantasan ya sebaiknya memang ini diberhentikan atau mengundurkan diri," tambah dia.
Lebih jauh, sebagai contoh Ali menyinggung status Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam. Ia khawatir ada potensi konflik of interest jika Mahfud tidak mundur.
"Katakan lah Pak Mahfud hari ini sebagai Menko polhukam bisa saja dia menggunakan Jabatan itu untuk kepentingan politik kan walaupun kita tahu integritas Pak Mahfud tidak seperti itu," ucap Ali.
"Tapi dugaan publik dan ruang politik bisa saja orang akan menghubung-hubungkan itu bisa saja nanti ketika polisi melakukan tindakan yang kemudian tidak sesuai ada harapan kelompok tertentu bisa digunakan jabatan tersebut untuk menekan penegak hukum yang lain-lain," tutup dia.
Bacawapres Mahfud MD di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar