Jul 22nd 2023, 19:26, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Kepala LAN Adi Suryanto. Foto: LAN
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk seluruh instansi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (pemda) tahun 2023. Pengukuran dilakukan mulai Juli hingga Oktober 2023.
Kepala LAN Adi Suryanto menjelakan, ada tiga indikator peranana penting kebijakan publik. Pertama, sebagai alat/instrumen untuk memecahkan masalah masyarakat/publik yang tidak dapat dipecahkan sendiri-sendiri. Kedua, kebijakan publik memiliki makna transformatif. Dalam memecahkan masalah publik membawa masyarakat bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi lain. Ketiga, sebagai instrumen leverage diharapkan mampu menopang agar masyarakat mampu memenangkan kompetisi dibanding negara lain.
"Upaya untuk mewujudkan keunggulan kebijakan ini perlu didorong secara kolaboratif dan berkesinambungan agar cita-cita mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dapat tercapai dan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Adi dalam keterangannya, Sabtu (22/7).
Ia melanjutkan, peningkatan kualitas kebijakan pemerintah saat ini menjadi perhatian utama, seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kebijakan publik memerlukan kolaborasi yang semakin kuat dari institusi pemerintah dan seluruh elemen stakeholdernya untuk mengawal proses pengelolaan kebijakan dari agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publiknya.
Nantinya, hasil pengukuran IKK diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan sesuai sektor atau bidang kewenangannya. "Saya ingin menekankan kembali manfaat strategis dari proses pengukuran IKK di instansi pemerintah," jelasnya.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengatakan bahwa tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Utamanya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di seluruh instansi pemerintah.
"Melalui kerangka pengukuran IKK diharapkan dapat terbangun nilai-nilai baru dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang memadai dan dapat memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau stakeholdernya," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar