May 29th 2023, 19:38, by Haya Syahira, kumparanNEWS
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Panglima TNI, dan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di The Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Menko Polhukam Mahfud MD menggelar Rakornas membahas stabilitas politik, hukum, dan keamanan negara jelang Pemilu Serentak 2024 pada Senin (29/5).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Yudo Margono turut hadir dalam acara itu. Dalam paparannya, Mahfud menyebut persiapan Pemilu 2024 sudah hampir 100 persen rampung.
Meski begitu, ada kendala beberapa masalah krusial yang harus dibenahi, salah satunya sistem proporsional Pemilu yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Mengapa saya katakan hampir 100 persen? Artinya ya sebenarnya Pemilu itu sendiri sudah jadi 2024 tetapi masih ada beberapa isu krusial yang kita tunggu (penyelesaiannya)," kata Mahfud di ballroom Hotel The Westin.
"Misalnya sistem Pemilu apakah akan terbuka atau akan tertutup," jelas dia.
Meski krusial, Mahfud mengatakan Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup atau pun terbuka, bukanlah sebuah masalah jika dilihat dari perspektif penyelenggaraan Pemilu.
Sebab yang berbeda hanyalah mekanisme pemilihannya saja. Jika diputus tetap terbuka, maka masyarakat bisa memilih langsung siapa calegnya. Namun jika tertutup maka masyarakat hanya perlu memilih partai.
"Tetapi secara teknis bukan dari konfigurasi politik, secara teknis bagi penyelenggara pemilu terbuka ataupun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi," tuturnya.
Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Selain sistem proporsional Pemilu, masalah krusial lainnya yang harus dihadapi adalah mekanisme keamanan dan pengamanan menjelang hingga saat perhitungan suara.
Untuk saat ini, tantangan pertama dalam menghadapi pemilu sudah lewat saat ditutupnya pendaftaran bacaleg ke KPU. Namun tantangan-tantangan ini akan terus ada bahkan sampai pemilu nanti selesai.
"Misalnya kemarin pendaftaran, ribut, ada yang merasa mendaftar memenuhi syarat, dijegal, ada yang tidak memenuhi syarat diangkat, itu nah itu saya katakan kepada KPU hati-hati anda harus menggunakan standar yang sama nah itu ribut bukan main, nah sekarang sudah selesai," tuturnya.
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Panglima TNI, dan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di The Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Mahfud meminta teknis pengamanan ini dilakukan oleh TNI dan Polri secara bersinergi dan netral. Ia berpesan untuk mengawal proses pemilu sampai ke pelosok wilayah.
"Saya ingin menekankan di sini ada netralitas yang harus dipedomani betul selain sinergisitas tadi, harus bersinergi nggak bisa sendiri-sendiri menjaga pemilu ini TNI dan Polri tentu nanti akan bersinergi juga dengan pemerintah juga," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar