"Masalah itu adalah khas dari kota ini," ujar Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, kepada wartawan pada Kamis (29/12).
Infrastruktur dasar adalah proyek Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat. "Itu harus tuntas di 2023," tandasnya.
Termasuk kebutuhan dasar yang ada di kecamatan terluar seperti Pulau Moti, Hiri, dan Batang Dua. "Kita tetap selesaikan semuanya," katanya.
Kepala Dinas PUPR Ternate, Rus'an M. Nur Taib, menambahkan sejauh ini pekerjaan fisik di Ternate sudah mencapai 98 persen.
"Untuk pembayarannya sementara diproses di BPKAD. Tapi itu bukan utang, hanya terlambat bayar saja," ucapnya.
Kendati begitu, ada sejumlah pekerjaan fisik yang belum selesai di tahun ini. "Kemungkinan akan terbawa di tahun 2023," katanya.
"Seperti penataan kawasan belakang Jatiland Mall, itu belum selesai. Tapi kami pastikan rampung pada 2023," tambah Rus'an.
Sekretaris Komisi III DPRD Ternate, Junaidi Bahrudin, mengatakan kekurangan SDM di bagian ULP menjadi kendala internal pemkot.
"Hal itu berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik. Bayangkan saja, sampai Oktober hanya 3 orang yang bekerja di ULP," katanya.
Padahal, sambung politisi Demokrat itu, pihak ULP telah meminta bantuan dari OPD teknis terkait untuk mengirim tenaga masuk di Pokja.
"Tapi sampai Oktober, tidak ada satu pun yang mau bergabung. Kendala lain adalah lambatnya dana transfer dari pusat," ujarnya.
Hal ini menjadi catatan evaluasi ke depan, agar di 2023 tidak terjadi lagi. "Kami sudah sampaikan ke pemkot, terutama Dinas PUPR agar menyiapkan tenaga SDM di ULP," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar