Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty saat melakukan sidak pelayanan publik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menyikapi kemungkinan adanya lonjakan penumpang pada libur tahun baru.
Ombudsman RI Perwakilan Aceh menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan pelayanan publik ke pelabuhan dan terminal selama libur tahun baru 2023. Sidak dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Terminal Tipe B Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan penumpang sebagai pengguna layanan tetap mendapatkan pelayanan, dengan selalu mengutamakan keselamatan penumpang. "Menyikapi kemungkinan adanya lonjakan penumpang pada libur akhir tahun," ujannya kepada acehkini, Sabtu (31/12).
Dari hasil peninjauan tim Ombudsman Aceh di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada Jumat (30/12) sore, belum terjadi lonjakan penumpang yang begitu tinggi. Kondisi di lapangan relatif aman dan masih dapat diatasi.
Dian menjelaskan, berdasarkan keterangan Pejabat Tata Usaha pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue mengenai adanya pemberitahuan kenaikan tarif, bahwa tarif yang diberlakukan masih tarif lama. Rencananya akan diberlakukan pada 5 Januari 2023, tapi masih menunggu arahan.
Menurutnya, perihal kenaikan tarif mulai dikeluhkan masyarakat. Mereka memohon untuk tidak diberlakukan dalam waktu dekat.
Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan sidak pelayanan publik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menyikapi kemungkinan adanya lonjakan penumpang pada libur tahun baru. Foto: Dokumentasi Dian
Amatan tim Ombudsman Aceh, penyelenggaraan layanan di Pelabuhan Ulee Lheue tidak hanya pada keluhan kenaikan tarif tersebut, namun secara menyeluruh mulai dari loket tiket masuk pelabuhan, kapasitas area parkir dan hanggar, kenyamanan sarpras bagi penumpang dan disabilitas, kuota dan armada, jumlah personel dan koordinasi antara stakeholder di lapangan, serta pengelolaan pengaduan jika ada komplain dari masyarakat.
"Kami akan koordinasi dengan Dishub. Perlu ada loket pengaduan," sebut Dian.
Tim Ombudsman Aceh juga masih mendapati adanya kebingungan dari masyarakat terhadap jalur antrean tiket yang terbagi dua antrean untuk kendaraan dan orang pada layanan kapal lambat (kapal fery), keterjangkauan pelampung karena penumpang lebih memilih beramai-ramai duduk di luar dengan posisi di mana pelampung disiapkan di dalam kapal, juga sarana musala yang relatif kecil.
"Yang memprihatinkan, ada sejumlah anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Temuan ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak terkait, mulai dari petugas di lapangan, juga dari orang tua," ungkapnya.
Usai sidak di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, malamnya Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga melakukan sidak ke Terminal Tipe B Lueng Bata. Dari hasil pantauan Ombudsman, tidak ada lonjakan penumpang di terminal L300 tersebut. Bahkan sebagian mobil standby di terminal menunggu penumpang.
Sementara untuk tarif yang dibebankan kepada penumpang sudah mengikuti surat edaran dari Organda dan telah diterapkan secara menyeluruh. Namun sopir banyak mengeluhkan permasalahan terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi.
Mengingat keluhan BBM Subsidi tidak hanya dikeluhkan oleh sopir, namun juga oleh para nelayan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan terus berupaya melakukan pengawasan terhadap Program Subsidi Tepat untuk Provinsi Aceh.
"Ini akan menjadi prioritas di tahun 2023 mengingat dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat," tutup Dian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar