Senator Filipina Ronald "Bato" dela Rosa dan Bong Go menghadiri sidang di Senat yang memberikan perlindungan keamanan (protective custody) kepada dela Rosa terkait surat perintah ICC di Pasay City, Metro Manila, Filipina (13/5/2026). Foto: Eloisa Lopez/REUTERS
Pemerintah Filipina pada Minggu meminta Mahkamah Agung (MA) Filipina mengizinkan penangkapan Senator Ronald dela Rosa untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait perang narkoba berdarah era mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Pekan lalu, ICC membuka surat perintah penangkapan terhadap Dela Rosa. Ia dituduh bersama Duterte dan pihak lain melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan".
Dela Rosa sempat berlindung di gedung Senat Filipina pekan lalu sambil mengajukan permohonan ke MA agar upaya penangkapannya dihentikan.
Namun dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, pemerintah Filipina meminta gugatan tersebut ditolak.
"Melalui tindakannya sendiri, dia telah menempatkan dirinya di luar perlindungan hukum," kata Jaksa Agung Filipina, Darlene Berberabe, seperti diberitakan AFP.
Senator Filipina Ronald "Bato" dela Rosa, pelaksana utama perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte, berada di Senat yang memberikannya perlindungan keamanan terkait surat perintah ICC di Pasay City, Metro Manila (13/5/2026). Foto: Eloisa Lopez/REUTERS
Dokumen pemerintah tertanggal 16 Mei 2026 menyatakan Dela Rosa masih dianggap buronan sebelum menyerahkan diri.
"Selama dia belum menyerahkan diri kepada otoritas yang sah, dia harus dianggap sebagai buronan dan tidak boleh memperoleh bantuan apa pun dari pengadilan," tulis dokumen itu yang dibagikan pada Minggu (17/5).
Keberadaan Dela Rosa kini belum diketahui setelah ia diam-diam meninggalkan gedung Senat pada Kamis (16/5) lalu setelah suara tembakan terdengar pada malam sebelumnya.
Departemen Kehakiman Filipina sebelumnya mengatakan surat perintah ICC baru akan dijalankan setelah Mahkamah Agung memutus permohonan Dela Rosa, kecuali jika ia mencoba melarikan diri ke luar negeri.
Dela Rosa yang dijuluki "Bato" itu menilai surat perintah ICC tidak sah karena Filipina sudah keluar dari keanggotaan pengadilan internasional itu pada 2019.
Namun pemerintah Filipina menegaskan penarikan diri dari ICC tidak menghapus kewajiban negara untuk bekerja sama dalam proses hukum yang telah dimulai sebelumnya.
ICC mulai menyelidiki perang narkoba Duterte sejak 2018.
Senator Filipina dan mantan kepala polisi Ronald "Bato" Dela Rosa berswafoto dengan para pendukung mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte selama acara peringatan ulang tahunnya yang ke-80 di kota Davao City, Filipina, Jumat (28/3/2025). Foto: Eloisa Lopez/REUTERS
Operasi anti-narkoba yang diluncurkan Duterte setelah menjabat presiden pada 2016 menewaskan ribuan orang, termasuk pengguna dan pengedar kecil narkoba, menurut kelompok HAM.
Duterte ditangkap pada Maret tahun lalu dan diterbangkan ke Belanda untuk menghadapi proses hukum di Den Haag.
Sementara Dela Rosa adalah kepala kepolisian nasional Filipina pada 2016-2018 sebelum kemudian terpilih menjadi senator pada 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar