Ketika ikan sapu-sapu mendadak viral dan dicap sebagai ikan beracun, publik sesungguhnya sedang mengabaikan akar masalah yang jauh lebih serius: Sungai-sungai yang tercemar.
Ilustrasi ikan sapu-sapu di perairan sungai tercemar. Foto: Copilot AI
Fakta terbaru menunjukkan lebih dari 70 persen sungai di Indonesia tidak memenuhi baku mutu air, menjadikan ikan sapu-sapu sekadar korban dari sistem ekonomi ekstraktif dan lemahnya penegakan hukum.
Ekologi politik ikan sapu-sapu adalah cermin dari relasi kuasa yang timpang, yaitu antara industri, negara, dan masyarakat.
Ikan Sapu-Sapu dan Mitos Racun
Ikan sapu-sapu sering disalahpahami sebagai ikan beracun atau pemicu kanker. Padahal, secara biologis ia tidak memiliki racun alami. Ia adalah spesies bentik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan alga dan sisa organik.
Bahaya muncul karena ikan ini hidup di perairan tercemar, menyerap logam berat seperti merkuri dan timbal, yang kemudian terakumulasi di tubuhnya.
Mitos racun ini menutupi fakta bahwa pencemaranlah yang menjadikan ikan sapu-sapu berbahaya. Publik cenderung menyalahkan ikan, bukan sistem produksi dan regulasi yang gagal menjaga kualitas air.
Narasi ini memperlihatkan lemahnya komunikasi sains di Indonesia, di mana stigma lebih dominan daripada penjelasan ilmiah.
Dengan demikian, ikan sapu-sapu harus dipandang sebagai indikator kerusakan ekosistem, bukan sebagai sumber bahaya. Ia adalah korban dari pencemaran yang dilakukan industri dan dibiarkan oleh negara.
Menggeser narasi dari "ikan berbahaya" menjadi "ekosistem tercemar" adalah langkah awal untuk membongkar akar masalah.
Selain itu, konsumsi ikan sapu-sapu di berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan ini bukan soal rasa enak atau tidak enak, melainkan soal preferensi budaya.
Di Brasil dan Meksiko, misalnya, ikan sapu-sapu dikonsumsi masyarakat lokal sebagai sumber protein (Silva, 2024). Artinya, stigma di Indonesia lebih terkait dengan kondisi lingkungan, bukan dengan sifat biologis ikan itu sendiri.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2025 menunjukkan 70,7% dari 4.482 titik pemantauan di 1.482 sungai tidak memenuhi baku mutu air, dengan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua Selatan mencatat 100% titik tercemar (KLHK, 2025).
Limbah industri tekstil, kelapa sawit, dan pertambangan menjadi penyumbang utama. Ikan sapu-sapu, yang hidup di dasar sungai, menjadi akumulator racun yang mencerminkan sejarah panjang pencemaran.
Kegagalan regulasi terlihat dari lemahnya penegakan hukum. Industri pencemar cukup membayar denda atau melakukan CSR kosmetik tanpa perubahan mendasar. Kepala daerah sering enggan menindak tegas karena bergantung pada pajak dan investasi industri.
Relasi kuasa ini menciptakan lingkaran setan: pencemaran dianggap sebagai "harga pembangunan" (Tempo, 2025).
Dalam kerangka ekologi politik, ini adalah bentuk ketidakadilan ekologis. Keuntungan dinikmati segelintir elite industri, sementara kerugian ditanggung masyarakat luas. Sungai yang tercemar menjadi bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi ekosistem.
Ikan sapu-sapu—dengan tubuhnya yang menyimpan logam berat—adalah arsip ekologis. Ia merekam jejak pencemaran yang dilakukan industri dan dibiarkan oleh negara. Dengan demikian, keberadaannya adalah bukti hidup dari kegagalan regulasi.
Strategi Solusi dan Jalan Baru
Petugas gabungan menangkap ikan sapu-sapu di sungai yang berada di samping Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Solusi tidak bisa berhenti pada kampanye "jangan makan ikan sapu-sapu". Kita membutuhkan strategi radikal dan sistemik.
Pertama, memperkuat penegakan hukum lingkungan dengan mekanisme independen yang mampu menutup industri pencemar.
Kedua, memasukkan kualitas sungai sebagai indikator akreditasi daerah, sehingga keberhasilan pembangunan diukur dari kesehatan ekosistem.
Ketiga, membangun sistem pemantauan berbasis komunitas dengan teknologi sederhana, seperti sensor logam berat atau aplikasi berbasis data. Partisipasi warga akan memperkuat kontrol publik atas kualitas air.
Keempat, mengubah narasi publik: Ikan sapu-sapu adalah korban, bukan pelaku. Narasi ini penting untuk menggeser stigma dan menempatkan tanggung jawab pada industri dan pemerintah.
Strategi jangka panjang harus mencakup transformasi ekonomi menuju model hijau. Industri ekstraktif harus diarahkan pada keberlanjutan. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari ikan sapu-sapu: jika suatu hari ia kembali aman dikonsumsi, itu berarti sungai telah pulih.
Akhirnya, ekologi politik ikan sapu-sapu mengajarkan bahwa krisis lingkungan adalah soal keadilan. Dengan menempatkan ikan ini sebagai simbol perjuangan ekologis, kita dapat membangun strategi baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.
Keberanian Politik
Ilustrasi pembuangan limbah di sungai. Foto: Shutterstock
Kita tidak bisa lagi menoleransi negara yang bersembunyi di balik jargon pembangunan, sementara sungai-sungai berubah menjadi saluran limbah. Ikan sapu-sapu adalah alarm ekologis yang menohok: Tubuhnya yang penuh logam berat adalah bukti telanjang dari pengkhianatan negara terhadap rakyatnya.
Menyalahkan ikan sama saja dengan menutup mata atas kejahatan industri yang merampas hak masyarakat atas air bersih.
Jika kita ingin sungai kembali hidup, keberanian politik harus melampaui basa-basi regulasi. Penegakan hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah. Industri pencemar harus dipaksa berubah atau ditutup, dan masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi.
Hanya dengan strategi yang konstruktif dan keberanian moral, ikan sapu-sapu bisa kembali menjadi sekadar ikan sungai, bukan simbol dari kegagalan negara.
Pencemaran sebagai Persoalan Multidimensi
Lebih jauh, kasus pencemaran sungai bukanlah monopoli Indonesia. Sungai Tietê di Brasil pernah menjadi ikon tragedi ekologis akibat industrialisasi yang tak terkendali, sementara Sungai Ganges di India memperlihatkan bagaimana pencemaran bercampur dengan dimensi sosial dan religius, menjadikan krisis lingkungan sebagai persoalan multidimensi yang menyentuh ranah budaya, spiritualitas, dan politik (Fernandes, 2023; Sharma, 2024).
Kedua contoh ini menegaskan bahwa tanpa keberanian politik, sungai akan terus menjadi korban, dan masyarakat akan terus menanggung beban ekologis yang diwariskan lintas generasi.
Ekologi politik ikan sapu-sapu—dengan segala simbolisme yang melekat padanya—adalah panggilan keras untuk menghentikan kompromi dengan pencemar, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan membangun ekonomi yang menghormati air sebagai sumber kehidupan.
Jika tidak, kita akan terus hidup dalam ironi: ikan yang seharusnya menjadi pembersih sungai justru berubah menjadi simbol racun akibat kelalaian negara.
Krisis Ekologis dan Simbol Perlawanan
Ilustrasi pencemaran sungai Foto: Fahrul Jayadiputra/ANTARA
Krisis ekologis ini sejatinya adalah krisis keadilan. Sungai yang tercemar tidak hanya kehilangan fungsi ekologisnya, tetapi juga merampas hak dasar masyarakat atas air bersih, pangan sehat, dan lingkungan yang layak.
Ikan sapu-sapu—yang kini distigma sebagai ancaman—sesungguhnya adalah saksi bisu dari pengkhianatan negara terhadap rakyatnya. Menyalahkan ikan sama saja dengan menutup mata atas kejahatan industri yang merampas masa depan generasi mendatang.
Indonesia harus berani belajar dari tragedi global dan menjadikannya cermin untuk bertindak. Sungai Tietê dan Ganges menunjukkan bahwa pencemaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga persoalan politik dan moral.
Jika kita gagal menegakkan keberanian politik, sungai-sungai kita akan terus menjadi kuburan ekologis. Jika kita mampu menjadikan ikan sapu-sapu sebagai simbol perlawanan ekologis, ia akan menjadi inspirasi bagi gerakan masyarakat yang menuntut keadilan, keberlanjutan, dan masa depan yang lebih terang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar