Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengenakan rompi oranye usai diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026) Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Harta yang paling berharga... adalah keluarga... 🎶🎶 KPK mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp 19 miliar ke keluarga dan kerabat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Ini dibeberkan KPK usai Fadia ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan. Uang tersebut diduga bersumber dari berbagai proyek yang dimenangkan perusahaan keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) di Pemkab Pekalongan. Dari total Rp 19 miliar, mayoritas diterima Fadia, suami dan anaknya. Berikut alirannya! 📸: Dok. kumparan/Ilustrasi. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | bupatipekalongan | news | vol | R120 | E164 | E160 | C069 | V175 #bicarafaktalewatberita#kumparan
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga menyuruh stafnya untuk selalu mendokumentasikan penarikan uang yang diduga berasal dari hasil korupsi. Fadia dijerat sebagai tersangka oleh KPK karena diduga korupsi dengan membuat perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Perusahaan itu diduga diatur sedemikian rupa untuk memenangkan sejumlah proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Fadia diduga mengatur pengelolaan uang di perusahaan yang diduga keuntungannya dari proses yang melawan hukum. "Bahwa uang-uang yang dikelola oleh PT RNB ini, pendistribusian pengelolaannya semua diatur oleh Bupati, termasuk juga saat melakukan penarikan tunai," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/3). "Di mana saat melakukan penarikan tunai ini, staf selalu melaporkan dan mendokumentasikan. Jadi ini dokumentasi yang dilakukan staf itu sendiri ketika melakukan penarikan uang," sambung Budi. 📸: Dok. kumparan/Jonathan, Jamal Ramadhan Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | bupatipekalongan | news | videonews | R120 | E025
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut dirinya tidak memahami birokrasi karena berlatar belakang sebagai musisi dangdut. Bima menilai alasan tersebut tidak tepat, mengingat Fadia sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan. "Bu Bupati sudah pernah menjadi wakil bupati, seharusnya punya banyak waktu untuk belajar dan memahami birokrasi." Menurut Bima, pemahaman mengenai birokrasi serta aturan terkait korupsi sebenarnya mudah dipelajari. Ia menilai alasan tidak memahami birokrasi tidak dapat dijadikan pembenaran. "Lagi pula pemahaman korupsi itu simpel kok, menggunakan uang negara, menerima sesuatu atau mengeluarkan kebijakan yang bisa menguntungkan secara pribadi. Sangat sederhana dan mendasar." "Jadi bisa saja bukan tidak tahu bahwa itu korupsi tapi tahu dan sengaja." Bima juga menyebut para kepala daerah baru telah mendapatkan berbagai pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk materi mengenai birokrasi dan pencegahan korupsi. Selain itu, pembekalan juga diberikan oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK mengungkap Fadia mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah karena berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut. Namun menurut KPK, pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar, terlebih Fadia juga disebut telah beberapa kali diingatkan terkait potensi konflik kepentingan. 📸: Dok. Instagram @/kab_pekalongan, kumparan/Iqbal Firdaus, Kemendagri RI, Setda Pekalongan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | bupatipekalongan | news | videonews | R169 | R174 | E025 | V307 #bicarafaktalewatberita#kumparan
KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan melalui perusahaan keluarga. Modus yang digunakan dinilai tidak umum dan berbeda dari praktik suap konvensional, sehingga KPK harus menjeratnya dengan pasal yang tidak biasa. Dalam kasus ini, Fadia diduga memanfaatkan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) untuk memenangkan berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Perusahaan tersebut diduga kerap dimenangkan dalam sejumlah kontrak proyek daerah. Awalnya, PT RNB didirikan Fadia bersama suaminya, Mukhtaruddin Ashraff Abu, yang merupakan anggota DPR, serta anaknya Muhammad Sabiq Ashraff yang menjabat anggota DPRD Pekalongan. Dalam struktur perusahaan itu, Ashraff menjabat komisaris, Sabiq menjadi direktur, sementara Fadia berperan sebagai beneficial owner. Belakangan, posisi direktur yang sebelumnya dipegang Sabiq digantikan oleh asisten rumah tangga Fadia, Rul Bayatun. Selain itu, sejumlah pegawai di perusahaan tersebut disebut berasal dari tim sukses sang bupati. Sepanjang 2023 hingga 2026, perusahaan keluarga itu disebut mengantongi sekitar Rp 46 miliar dari berbagai kontrak proyek di Pemkab Pekalongan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk gaji karyawan, sementara Rp 19 miliar lainnya diduga mengalir kepada Fadia dan keluarganya. 📸: Dok. kumparan/Jonathan, Jamal Ramadhan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | bupatipekalongan | news | svl | R120 | R174 | E164 | E064 | V165 | V175 bicarafaktalewatberita kumparan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar