Pembangunan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), dimulai. Foto: Dok. Bakom RI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, beberapa kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini menetapkan status transisi darurat.
Meski begitu, masih ada kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat.
"Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota," ujar Pratikno dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12).
Menko PMK Pratikno memberikan keterangan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap, Pratikno mengatakan sudah mulai berjalan dan akan dipercepat.
"Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini," kata Pratikno.
Pembangunan huntara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan.
Pembangunan hunian sementara untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumbar, Kamis (18/12/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Berdasarkan data BNPB, huntara direncanakan dibangun di atas lahan berukuran 5.632 meter persegi, dengan konsep huntara tipe barak. Setiap unit hunian berukuran 33 meter persegi, dengan total 117 unit hunian yang terdiri atas 21 unit barak tipe 5 hunian dan 3 unit barak tipe 4 hunian.
"Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan huntara dan huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan," ucap Pratikno.
Pembangunan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), dimulai. Foto: Dok. Bakom RI
Pratikno menegaskan skema hunian tetap merupakan hunian yang dibangun oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi beban bagi warga terdampak. Dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah akan membangun hunian sementara apabila hunian tetap belum dapat langsung direalisasikan.
"Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat, itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap, maka dibangun hunian sementara," kata dia.
"Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, ya dibangun hunian tetap. Itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar