Badan Legislasi DPR RI menggelar RDPU bersama LMKN dan Melly Goeslaw. Foto: Istimewa
Badan Legislasi DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). RDPU kali ini juga dihadiri pencipta lagu dan pengusul revisi regulasi hak cipta, Melly Goeslaw. Sementara LMKN diwakili oleh Marcell Siahaan.
Kehadiran Melly untuk memberikan pandangan terkait perbaikan tata kelola hak cipta di Indonesia. Melly Goeslaw menyampaikan pentingnya sistem yang lebih terbuka dan dapat diaudit oleh para pencipta.
"Buat saya royalti itu bukan hanya sekadar angka, tapi juga penghargaan atas waktu, perasaan, tenaga dan kehidupan serta dedikasi kami untuk sebuah karya," ungkap Melly Goeslaw seperti dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
Melly Goeslaw dalam RDPU bersama LMKN. Foto: Istimewa
Melly pun menekankan bahwa mekanisme perhitungan royalti harus memiliki dasar yang jelas, dapat diverifikasi, dan memberi kepastian pendapatan.
Ia pun menyampaikan beberapa rekomendasi untuk RUU Hak Cipta. Hal ini terkait dengan poin yang disampaikan oleh LMKN, yaitu tentang hak cipta atas karya cipta yang tak diketahui penciptanya.
"Saya mau memberikan sedikit rekomendasi, jadi kalau bisa pisahkan dengan tegas kategori belum diklaim versi tidak diketahui penciptanya. Karena implikasinya menurut saya berbeda antara belum diklaim dan tidak diketahui penciptanya," tutur Melly.
"Selain itu, wajibkan best effort search. LMKN harus aktif mencari pencipta menggunakan database yang tersedia sebelum dana dianggap unclaim. Lalu wajibkan publikasi daftar royalti unclaim agar pencipta dapat mengecek dan klaim haknya secara mandiri," pungkasnya.
Komisioner LMKN, Marcell Siahaan, dalam RDPU tentang RUU Hak Cipta. Foto: YouTube/ TVR Parlemen
Sebelumnya, LMKN memaparkan kondisi aktual pengelolaan royalti, termasuk upaya digitalisasi, peningkatan akurasi data penggunaan musik, dan langkah untuk memperbaiki transparansi distribusi.
Baleg DPR RI akan menindaklanjuti masukan para pemangku kepentingan sebelum merumuskan kebijakan lanjutan terkait revisi undang-undang yang mengatur hak cipta dan manajemen kolektif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar