Presiden AS Donald Trump menyampaikan paparan saat pertemuan tentang kebebasan beragama dalam pendidikan di Museum Alkitab, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (8/9/2025). Foto: Saul Loeb/AFP
Presiden AS Donald Trump memberi batas waktu 3-4 hari kepada Hamas untuk merespons proposal perdamaian dan gencatan senjata di Gaza. Proposal yang berisi 20 poin itu didukung dan disepakati negara-negara Arab, dan juga oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Hamas akan melakukannya atau tidak, dan jika tidak, ini akan berakhir dengan sangat menyedihkan," kata Trump di Gedung Putih, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (1/10).
Saat ditanya apakah ada ruang untuk negosiasi proposal, Trump menyatakan: "Tidak banyak".
Trump kemudian berterima kasih kepada Netanyahu atas persetujuannya terhadap proposal itu.
Lebih lanjut, tim negosiasi Hamas dilaporkan telah mempelajari proposal Trump. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Qatar.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan sejumlah poin dalam proposal membutuhkan klarifikasi dan negosiasi. Namun, dia berharap semua pihak dapat memandang proposal itu secara konstruktif dan mengambil kesempatan untuk mengakhiri perang.
Warga Palestina yang mengungsi ke selatan, menaiki kendaraan sambil membawa barang-barang mereka, di sepanjang jalan pesisir dekat kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 5 Agustus 2025. Foto: Eyad BABA / AFP
"Kami menjelaskan kepada Hamas dalam pertemuan kami kemarin, bahwa tujuan utama kami adalah menghentikan perang," katanya.
"Hamas bertindak secara bertanggung jawab dan berjanji akan mempelajari proposal itu," lanjutnya.
Sementara faksi politik Palestina yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat, Fatah, mengatakan menyambut upaya AS untuk mengakhiri perang dan melindungi warga sipil.
Brigade Al-Qassam memamerkan rudal terbaru dan mengirim pesan ke Israel dalam video yang dirilis 8 Desember 2023. Foto: Brigade Al-Qassam
Berdasarkan laporan kantor berita Palestina, Wafa, Fatah menyatakan siap bekerja bersama semua pihak untuk mengamankan gencatan senjata, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, memastikan pembebasan semua sandera dan tahanan Palestina, dan membentuk mekanisme internasional untuk melindungi warga Palestina.
Fatah juga menegaskan kembali janji Presiden Mahmoud Abbas untuk menggelar pemilu setahun setelah perang berakhir.
Namun, pejabat senior Fatah, Abbas Zaki, mengecam proposal AS sebagai dokumen penyerahan diri tanpa persetujuan Palestina. Ia memperingatkan bahwa menerima proposal itu dapat mempertahankan penghinaan, melegitimasi pendudukan, dan memecah belah persatuan Palestina.
Abbas Zaki juga menuduh AS dan Israel berusaha melenyapkan perjuangan Palestina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar