Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).
Aksi dimulai pukul 10.00 WIB yang diikuti oleh mayoritas perempuan, namun juga ada laki-laki yang turut bergabung dalam aksi ini.
Dalam aksi tersebut, para demonstran kompak mengenakan baju dan atribut serba pink. Mereka juga membawa berbagai atribut seperti poster bertuliskan "mengutuk keras tindakan kekerasan" dan sapu lidi sebagai simbol perlawanan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Iya, jadi kami di sini menggunakan baju warna pink. Kemudian juga tulisan bahwa protes adalah hak rakyat, serta kami membawa simbolisasi berupa sapu lidi," ujar Mutiara, salah satu demonstran dari Aliansi Perempuan Indonesia.
Menurut Mutiara, warna pink yang dipakai massa memiliki makna tersendiri.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Iya, jadi baju pink ini adalah memaknai adanya kemarahan, dan juga keberanian dari perempuan Indonesia yang saat ini tertindas, juga menjadi sasaran kekerasan oleh TNI dan Polri," jelas Mutiara.
"Terutama melalui arahan Prabowo yang kemudian menyampaikan bahwa memberi perintah langkah tegas kepada para demonstran," tambahnya.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Massa aksi juga melakukan orasi di depan DPR yang diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Mereka saling membagikan air mineral dan roti kepada sesama peserta aksi.
Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
"Tema aksi kita hari ini adalah Prabowo hentikan kekerasan negara. Kami juga menyatakan bahwa aksi demonstrasi rakyat ini bukan aksi makar atau terorisme," tegas Mutiara.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ia menambahkan, peserta aksi datang tak hanya dari Jakarta. Namun juga dari berbagai daerah.
"Ada sekitar 200-300 orang. Mayoritasnya perempuan, tapi juga ada kawan-kawan laki-laki yang juga bergabung dalam aksi ini. Kami dari Jakarta dan juga dari berbagai daerah sekitar," ucapnya.
Mutiara menyebut tuntutan utama massa adalah agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut pernyataannya yang melegitimasi keterlibatan TNI dan Polri dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, hal itu justru meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Tuntutan kami adalah tadi itu, bahwa Presiden Prabowo harus segera mencabut arahan yang kemudian melegitimasi TNI dan Polri untuk semakin melakukan kekerasan di lapangan dan juga kepada para massa aksi yang melakukan protes," kata Mutiara.
"Jadi, dalam beberapa hari ini kami melihat eskalasi kekerasan itu terus naik. TNI dan Polri melakukan sweeping ke kampus-kampus, kemudian juga ada penangkapan aktivis, kemudian juga adanya intimidasi-intimidasi ke rumah-rumah warga," tambah dia.
Mutiara menekankan bahwa aksi demonstrasi muncul karena kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Itu saya pikir berangkat dari perspektif Presiden yang melihat bahwa rakyat adalah masalahnya. Dan itu yang kami lawan, bahwa di sini bukan kami masalahnya," ujar Mutiara.
"Aksi-aksi demonstrasi selama ini itu muncul karena rasa frustasi dan juga kekecewaan terhadap berbagai kebijakan negara yang justru tidak kemudian bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat," tambahnya.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Parlemen RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Berikut enam tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Perempuan Indonesia:
1. Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri
2. Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera menarik tentara yang di libatkan bersama kepolisian dalam penanganan keamanan ketertiban masyarakat
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mundur dari jabatannya, serta menuntut kepolisian untuk membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.
4. Presiden Prabowo untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum, serta membebaskan seluruh tahanan tanpa syarat.
5. Presiden untuk mengembalikan militer ke barak dan menghentikan segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
6. Terjamin sepenuhnya hak konstitusional warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan protes di muka umum tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar