Suasana demo mahasiswa yang menuntut transparansi dan penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Sejumlah mahasiswa Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Mahasiswa menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, yang dinilai lebih tinggi dibandingkan DPR RI.
Pantauan kumparan, pukul 12.31 WIB, massa melakukan orasi di depan gerbang DPRD DKI. Mereka juga membawa spanduk berisi foto-foto korban jiwa unjuk rasa pada 28–31 Agustus 2025 lalu.
Suasana demo mahasiswa yang menuntut transparansi dan penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Sejumlah polisi berjaga di depan gerbang, sementara dari bagian dalam tampak aparat TNI turut mengamankan gedung DPRD DKI Jakarta.
Massa pun terlihat berjejer di depan gerbang DPRD DKI. Tampak beberapa di antara mereka melakukan orasi di atas mobil komando.
"Kalau memang tidak ingin ada pergejolakan seperti kemarin, terbukalah kepada publik. Terbukalah kepada media. Ada apa di sana. Jangan-jangan memang niat dari oknum-oknum pejabat di sana hanya untuk menyengsarakan rakyat. Tentu ini miris jika kita berbicara tentang generasi emas 2045," seru salah satu orator.
Suasana demo mahasiswa yang menuntut transparansi dan penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Mereka juga menyinggung situasi nasional yang dinilai sedang menghadapi masalah serius.
"Negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Kegiatan yang kita lakukan dari tanggal 25 Agustus kemarin, di dalamnya termasuk juga ada unsur pembungkaman," lanjutnya.
Dalam aksinya, mahasiswa AMPSI menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan DPRD yang dianggap berlebihan.
Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar