Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengonfirmasi bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik BYD tercatat sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di peta tata ruang.
Meski saat ini faktanya lahan tersebut bukan lagi berupa sawah, status LP2B menjadi hambatan administrasi bagi kelancaran investasi.
Menanggapi hal ini, Head of Public Relations and Government BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menilai bahwa persoalan tersebut bukan menjadi tanggung jawab BYD. Melainkan urusan pengelola industrial area.
Media first drive mobil listrik BYD Dolphin di Jakarta. Foto: dok. BYD
"Saya baru dengar (soal pabrik BYD di lahan LP2B), tapi kita kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area. Industrial area ini juga secara sah itu mereka ditetapkan sebagai usaha di industriindustrial estate," ungkapnya saat dijumpai di Yogyakarta, Rabu (13/8/2025).
"Jadi harusnya itu urusan bukan kepada BYD," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pendirian pabrik tersebut tentu sudah mendapatkan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Itu menjadi urusan kita kepada industrial area saja, karena tidak mungkin kami mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," jelas Luther.
Solusi ganti lahan sawah tiga kali lipat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat Program Info A1 kumparan di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Disitat dari kumparan Bisnis, menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), pihak BYD telah menyepakati untuk mengganti lahan persawahan yang dijadikan pabrik mobil dengan lahan yang lebih luas. Bahkan hingga tiga kali lipat.
"Tadi saya mengatakan, saya mendapat rekomendasi strategis adalah mengganti tiga kali lipat. Jadi kalau ada areal LP2B namanya LP2B 200 hektare, maka nanti disiapkan 600 hektare sawah baru," kata Dedi dikutip dari kumparan Bisnis.
Ia menyebut bahwa lahan pengganti tersebut akan disiapkan di daerah Indramayu karena dinilai dekat dengan subang, serta di kawasan Cirebon dan Majalengka.
Test drive BYD Atto 3. Foto: Dok. Istimewa
Adapun Menteri Pertanian Andi Amran mendukung percepatan proses penyelesaian masalah lahan LP2B yang menjadi pabrik BYD agar proyek investasi dapat berjalan.
"Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat. Kita kan dorong investor, investasi agar terbuka lapangan kerja demi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat," ucap Andi.
Sebelumnya, komitmen awal pembangunan pabrik BYD dilakukan pada 8 Mei 2024 lalu, melalui seremoni pembelian lahan di Subang Smartpolitan yang dipegang oleh PT Suryacipta Swadaya dengan investasi sekitar Rp 16,06 triliun.
Soal kemampuan produksi, pabrik tersebut diproyeksikan memiliki total kapasitas produksi maksimal mencapai 150 ribu unit per tahun, serta 11 ribu unit per bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar