Oct 5th 2024, 12:37, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Tumpukan utang pemerintah RI. Foto: Nadiah Ariqah/kumparan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp 8.461,93 triliun per Agustus 2024 atau menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Angka ini turun Rp 40,76 triliun atau turun 0,47 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp 8.502,69 triliun.
"Jumlah utang pemerintah per akhir Agustus 2024 tercatat Rp 8.461,93 triliun," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa edisi September, dikutip Sabtu (5/10).
Sri Mulyani menjelaskan, turunnya jumlah utang pemerintah membuat rasio utang turun dari 38,68 persen menjadi 38,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024. Angka itu masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," ungkap Menkeu.
Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07 persen. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.452,56 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).
SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.217,73 triliun.
Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp 364 triliun.
Kemudian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.009,37 triliun. Secara rinci, pinjaman dalam negeri tercatat sebanyak Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 969,74 triliun.
Bendahara negara itu menyebut, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Hingga akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.
"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar