Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu (13/9). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rapat membahas pembatasan konsumen BBM Pertalite bersama Presiden Jokowi akan berlangsung pekan depan.
Luhut menegaskan, penyaluran BBM subsidi tepat sasaran akan mengandalkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dalam sistem PT Pertamina (Persero) untuk mendeteksi kendaraan yang tidak berhak meminum Pertalite.
"Ya sekarang sosialisasi, dan rapat terakhir dengan Presiden saya harap minggu depan, sesudah itu kita lihat," ungkapnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jumat (6/9).
Meski demikian, Luhut menyebutkan kebijakan ini tidak akan menyasar kendaraan roda dua alias motor. Dia mencatat, saat ini ada sekitar 132 juta unit motor di Indonesia.
"Jadi akan ada 132 juta pengendara sepeda motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana yang saya sebutkan tadi," tegasnya.
Luhut juga memastikan kebijakan ini semata-mata untuk memperbaiki polusi udara, terutama di Jakarta, yang mayoritas disebabkan asap kendaraan bermotor.
"Dengan AI saya kira anak muda paham, kita akan membuat negeri ini lebih hemat dan air pollution atau polusi udara di Jakarta, saya kira itu tidak baik untuk kita semua di dengan bidang kesehatan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui rencana pemberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024. Saat ini pihaknya masih membuat aturan pembatasan BBM subsidi ini melalui Peraturan Menteri ESDM.
Selain itu, Bahlil menyebut kini pihaknya masih terus mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini kepada masyarakat.
"Ada rencana begitu (pemberlakuan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024). Begitu aturan keluar, Permen keluar, ada waktu sosialisasi. Waktu sosialisasi ini yang lagi dibahas," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Meski demikian, Presiden Jokowi mengatakan belum ada keputusan terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Jokowi menambahkan belum ada rapat yang membahas pembatasan BBM subsidi ini.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan," kata Jokowi di RSUP Dr Sardjito, Rabu (28/8).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar