Pemerintah India memberikan kelonggaran kebijakan eksporberas non-basmati. Langkah ini diambil setelah negara itu berhasil menstabilkan harga di dalam negeri dan kini menghadapi kelebihan pasokan.
Mengutip Bloomberg, Minggu (29/9) pemerintah memangkas pajak atas pengiriman beras pratanak menjadi 10 persen dari 20 persen.
Salah satu eksportir beras terbesar dunia itu telah memulai pembatasan pada tahun 2022, dalam upaya memastikan keamanan pangan dalam negeri dan mengendalikan inflasi. Hal itu menyebabkan harga acuan Asia naik ke level tertinggi sejak 2008 dan memaksa konsumen utama untuk mencari pasokan dari negara lain. Makanan pokok itu sangat penting bagi pola makan miliaran orang di seluruh planet ini.
Meskipun langkah tersebut sebagian besar berhasil menstabilkan harga lokal, data Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa India kini dibebani dengan stok yang sangat banyak.
"Langkah kebijakan terbaru dapat membantu meredakan kelebihan pasokan dan memangkas biaya impor bagi negara-negara seperti Indonesia dan Senegal," tulis laporan Bloomberg.
Lebih lanjut, ekspor beras dari negara Asia Selatan itu turun hampir 25 persen dari tahun sebelumnya menjadi 5,26 juta ton dalam empat bulan pertama tahun fiskal yang dimulai pada 1 April.
Pemerintah juga menetapkan bea ekspor sebesar 10 persen untuk varietas yang belum digiling. Sementara, pengiriman beras setengah giling atau beras giling utuh ke luar negeri tidak akan dikenakan pajak apa pun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar