Aug 23rd 2024, 21:19, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, berharap kepala daerah yang terpilih dalam pilkada nantinya bisa memahami masalah manufaktur.
Menurut Arman, kebijakan strategis terkait manufaktur dan hal yang bersifat makro ada di tangan pemerintah pusat. Selama ini, para kepala daerah enggan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Yang kita harapkan pilkada besok itu bisa melahirkan kepala-kepala daerah yang tahu masalahnya. Misalnya masalah manufaktur itu nanti dia akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat gitu," ujar Arman saat ditemui di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Jumat (23/8).
Salah satu variabel dalam tata kelola otonomi daerah adalah kapasitas integritas kepala daerah. Sedangkan kepala daerah ditentukan dalam sistem pemilihan yang berkualitas.
"Ketika sistem memberikan ruang-ruang yang lebar, kompetisi itu bisa melahirkan calon atau bakal calon kualitas yang berintegritas," tutur Arman.
Apabila ada ketidakpastian hukum dalam perizinan berusaha, Herman menilai hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian layanan perusahaan.
"Sering kali kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan perusahaan di daerah dan juga pelayanan publik yang lain. Itu sangat diperhitungkan seperti apa komitmen kepala daerah," katanya.
Terkait kebijakan terkait kemudahan kepastian berusaha, Arman menganggap pemerintahan yang baru harus membenahi kebijakan agar tidak memenuhi target-target politik tertentu. Menurutnya, daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang menjalankan dinasti politik menghadapi tantangan kemiskinan.
"Kami di KPPOD konsen benar bahwa mendukung putusan MK yang kemarin. Kemudian yang kedua, Pilkada itu diharapkan bisa melahirkan kepala-kepala daerah yang punya kapasitas integritas," lanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar