Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan bagi para warga yang merasa KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sekretaris PBHI, Gina Sabrina, mengungkapkan sudah ada ratusan aduan yang diterima pihaknya dalam beberapa jam sejak posko dibuka.
"Per 19.25 WIB, kami setidaknya sudah merekap sebanyak 205 data pelapor melalui kanal PBHI dan surel kami," kata Gina dalam jumpa pers virtual, Jumat (16/8).
Gina menduga, jumlah ini akan terus bertambah. Sebab, menurutnya, masih banyak pihak yang juga KTP-nya dicatut, namun belum melapor.
"Kami yakin bahwasanya pelapor yang melapor di kanal-kanal hotline PBHI ini sebagai gambaran gunung es," ucap dia.
Nantinya, lanjut Gina, PBHI akan berdiskusi dengan para pengadu untuk menindaklanjuti aduan tersebut. PBHI berencana bakal menempuh sejumlah upaya hukum terkait masalah pencatutan ini.
"Kami akan melakukan pelaporan ke KPU, Bawaslu, termasuk juga ke Bareskrim Mabes Polri, terhadap tindak pidana pencurian data pribadi ini," jelas Gina.
"Dan juga kami sedang bersiap memikirkan langkah untuk mengajukan gugatan class action terhadap para korban. tentu tindakan hukum ini perlu kami ambil secara tegas untuk bisa memberikan efek jera kepada calon yang pada nantinya mungkin akan melanggar," paparnya.
Gina menyebut, upaya ini sengaja dilakukan untuk mencegah banyaknya catatan buruk pada Pilpres lalu kembali terulang dalam Pilkada serentak.
"Ini juga menjadi ikhtiar kami untuk mengawal kasus ini dan memastikan bahwasanya hak-hak warga negara dalam konteks pelindungan data pribadi atau hak politik itu tetap terjamin dalam pemilu di November mendatang," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar