Jul 14th 2024, 06:28, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Menhan Prabowo Subianto menghadiri upacara HUT ke-78 Bhayangkaran di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyinggung soal pembangunan infrastruktur akan menjadi sia-sia kalau negara tidak mampu melindungi rakyatnya, menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Sabtu (13/7).
Selain itu, berita mengenai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan penyebab maraknya mafia tanah di Indonesia, juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.
Prabowo: Buat Apa Bangun Kereta Cepat dan Pelabuhan, Kalau Negara Tidak Aman?
Prabowo menegaskan, tujuan awal nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Hal itu ia utarakan dalam memberikan pembekalan kepada 906 calon perwira remaja TNI-Polri 2024 di Jakarta, Jumat (12/7). Ia menekankan kepada ratusan calon perwira remaja ini harus menjadi seorang tentara dan polisi yang kuat dan hebat.
"Untuk apa, kita bangun gedung-gedung, untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara untuk apa kita bangun kereta api, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk kalau negara ini tidak utuh tidak aman tidak terlindungi," kata Prabowo dikutip, Sabtu (13/7)
Oleh karena itu, Prabowo menekankan TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.
AHY Ungkap Alasan Banyaknya Mafia Tanah di Indonesia
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri Annisa Pohan saat berdialog dengan warga di Desa Wonorejo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/7/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
AHY menyebutkan, penyebab maraknya mafia tanah di Indonesia adalah tingginya kebutuhan masyarakat yang membuat harga tanah di Indonesia terus naik setiap tahunnya.
"Tanah akan terus semakin tinggi nilainya, jadi kita hidup sampai kembali ke Yang Maha Kuasa kita membutuhkan tanah. Jadi tanah harus benar-benar diatur dengan baik, itu juga menjelaskan mengapa senjata urusan pertanahan ini banyak sekali," kata AHY di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (12/7).
Setelah memimpin Kementerian ATR/BPN, AHY mengaku sering mendapatkan laporan permasalahan sengketa tanah ini, bahkan setiap hari.
Permasalahan sengketa tanah ini, tidak hanya melibatkan antar individu masyarakat saja, akan tetapi juga terkait dengan korporasi bahkan instansi pemerintahan.
"Data di Kemenko Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi, itu 60 persen terkait urusan tanah, baik sengketa antar warga, sengketa warga dengan korporasi maupun warga dengan pemerintah maupun kombinasi di antaranya, banyak faktor termasuk regulasi yang masih tumpang tindih," jelas AHY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar