Mar 12th 2023, 12:32, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Sri Mulyani. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi adanya pergerakan uang mencurigakan di Kemenkeu yang tembus Rp 300 triliun. Dana mencurigakan ratusan triliun di Kemenkeu itu, sebelumnya diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud menyebut transaksi uang mencurigakan itu berputar di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sejak 2009 hingga 2023. Dirinya mengatakan pergerakan janggal senilai Rp 300 triliun itu menumpuk karena telah 4 kali ganti menteri.
"Saya enggak tahu juga Rp 300 triliun itu dari mana angkanya," ujar Sri Mulyani di Solo, Kamis (9/3).
"Nanti saya kalau kembali ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana angkanya dari mana. Sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan Anda semua media dan masyarakat tentunya," sambungnya.
Belum Pernah Menerima Data dari PPATK
Sri Mulyani mengaku belum pernah menerima data dari PPATK. Ia mengatakan baru menerima surat terkait hal tersebut Kamis (9/3) pagi. Ia mengungkapkan total ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian besar telah diproses dan ditindak melalui Itjen Kemenkeu.
Sri Mulyani mengatakan surat yang diterima Kemenkeu dari PPATK pada hari Kamis hanya menyebut daftar kasusnya, tidak secara detail pada nominal rupiahnya. Ia meminta Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, merinci laporan terkait dana janggal itu kepada Kemenkeu.
"Mengenai Rp 300 triliun, sampai siang ini saya tidak mendapatkan informasi Rp 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksi apa saja, dan siapa yang terlibat," kata Sri Mulyani.
"Tanyakan ke Pak Ivan (Kepala PPATK), karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan ke saya hari Kamis, surat itu menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK ke kami, dan daftar kasusnya, tidak ada angka rupiahnya," tambahnya.
Informasi yang Diterima Berbeda
Konferensi pers Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkeu, Sabtu (11/3/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan
Sri Mulyani mengatakan bahwa informasi yang disampaikan PPATK kepada dirinya juga ke Kemenkeu, tidak sama dengan yang disampaikan kepada Mahfud MD dan yang disampaikan ke Aparat Pengawas Hukum (APH).
Ia menekankan kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, perlu menjelaskan detail aliran Rp 300 triliun yang dianggap janggal tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur.
"Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di media sosial, Sabtu (11/3).
Dia juga menyebut bahwa surat dari PPATK yang diterima Kementerian Keuangan terkait kasus Rafael Alun Trisambodo berbeda dengan yang diterima Mahfud MD dan APH.
Sri Mulyani menegaskan transaksi yang ia terima hanya terkait 4 rekening pada tahun 2016-2019 dengan nilai transaksi Rp 50 juta hingga Rp 125 juta.
"Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar. Data ini TIDAK disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Transaksi Keuangan Ratusan Pegawai Kemenkeu Mencurigakan
Sri Mulyani menyampaikan sebanyak 266 surat dari PPATK terkait dana mencurigakan yang menyangkut 964 pegawai. Sri Mulyani mengatakan 185 informasi dari laporan tersebut merupakan permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 dari inisiatif PPATK.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Rapat Koordinasi PPATK Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, (19/1/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Sedangkan 16 Kasus lainnya dilimpahkan dan ditindaklanjuti APH.
"31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu," ujar.
Sri Mulyani mengatakan saat ini Kemenkeu sedang menginvestigasi 69 pegawai yang berisiko tinggi untuk dilakukan tidak disiplin sesuai pelanggaran. Ia pun mengimbau Itjen Kemenkeu untuk terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan investigasi kasus tersebut.
Berikut daftar pengaduan melalui Whistleblowing yang diterima Itjen Kemenkeu:
Tahun 2017: 510 Pengaduan -66 pegawai terkena hukuman disiplin menyangkut fraud.
Tahun 2018: 482 Pengaduan- 118 hukdis fraud.
Tahun 2019: 445 Pengaduan 83 hukdis fraud.
Tahun 2020: 446 Pengaduan 71 hukdis fraud.
Tahun 2021: 599 Pengaduan 114 hukdis fraud
Tahun 2022: 805 Pengaduan 98 hukdis fraud.
Sri Mulyani mengatakan akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat kepada negara. Ia pun menegaskan akan membersihkan kasus korupsi di Kemenkeu.
"Terus bersihkan dari yang kotor dan korup. Hargai dan dukung yang bekerja jujur, bersih, dan kompeten," kata Sri Mulyani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar