Aksi CPNS Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat
CPNS Papua Barat, melakukan aksi demo damai di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/2/2023) .
Aksi tersebut buntut dari pernyataan Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Saleh Siknun, yang meminta Pj Gubernur Papua Barat menunda penyerahan SK CPNS 771 dan menyelesaikan persoalan honorer terlebih dahulu sebab ada keterkaitan.
Penanggung jawab aksi, Yance Maniagasi mengatakan penyampaian Wakil Ketua II DPR Papua Barat dirasa mengadu domba antara CPNS dengan P3K Papua Barat.
"Kita minta klarifikasi dari Wakil Ketua II DPR Papua Barat," ujarnya.
Ia menyebutkan SK CPNS sebagian besar sudah selesai di tanda tangani tinggal tunggu untuk penyerahan.
Pada aksi tersebut terdapat enam poin tuntutan pertama, CPNS 771 pemerintah Provinsi Papua Barat siap mendukung BKD untuk tahapan proses pemberkasan PPPK 512 yang sudah berjalan.
Kedua, CPNS 771 mempertanyakan oknum anggota DPR Papua Barat bapak Saleh Siknun, selaku wakil ketua II DPR Papua Barat yang mengekspos ke media menyangkut SK CPNS 771 yang ditunda penyerahannya oleh Pj Gubernur.
Ketiga, berdasarkan surat keputusan MenpanRB nomor : 222 tahun 2022 tanggal 16 juni 2022 tentang pengangkatan tenaga honorer PPPK 512, ini sudah jelas surat keputusan dari Menpan, kenapa bapak Saleh Siknun, masih mempertanyakan proses PPPK 512.
Keempat, Saleh Siknun siap mempertanggung jawabkan bahasa yang sudah di ekspos ke media menyangkut penundaan pembagian SK PNS bagi CPNS 771.
Kelima, CPNS 771, meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKD untuk segera membagikan SK PNS.
Keenam, CPNS 771, meminta dengan tegas kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini BKD, untuk tidak ada lagi oknum-oknum yang menghalangi atau menghambat proses pembagian SK PNS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar