Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada 42 kasus bullying saat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUP IGNG Ngoerah, Bali. Kasus ini tercatat sejak 2023 sampai awal tahun 2025.
Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RS Ngoerah, Ken Wirianti, mengatakan rata-rata kasus bullying ditemukan pada program studi (prodi) bedah dan penyakit dalam.
Sebagian besar korban dan pelaku bullying untuk PPDS merupakan mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Salah satu pemicu terjadinya bullying adalah stres. Hal ini diakibatkan PPDS pada prodi dan penyakit dalam biasanya menangani pasien darurat atau emergency sehingga hal ini membebani kerja atau beban akademik tinggi.
"Paling banyak di fakultas-fakultas besar kayak bedah, kan di sana bebannya, stresnya, tinggi. Rata-rata di bagian bedah. Penyakit dalam juga," katanya saat dihubungi, Jumat (2/5).
"Pasti (tekanannya) di proses pendidikan. Kalau pendidikan kedokteran itu memang ada fakultas besar dan fakultas kecil. Kalau di fakultas kecil kayak lab, kulit, memang tidak seperti di (pendidikan) bedah, kalau di bedah itu kan kasusnya biasanya emergency, kalau kulit kan tidak ada emergency. Itu stres ya. Itu adalah satu pemicu," ujarnya.
Selain itu, perilaku bullying ini juga terjadi karena komunikasi yang tidak baik antara pendidik dan peserta didik, peserta didik senior dan junior, serta pengawasan di tingkat rumah sakit yang masih lemah.
Proctoring pasien stroke di RSUP Ngoerah Bali. Foto: Dok. Kemenkes
Bentuk bullying adalah kekerasan fisik dan verbal. Ken tak mau memberikan contoh kekerasan fisik yang terjadi. Menurutnya, rata-rata bentuk bullying adalah membentak korban, dengan korban paling banyak adalah perempuan.
RSUP IGNG Ngoerah telah memberikan sanksi berupa adalah skorsing hingga tidak lagi diberikan kewenangan melakukan pendidikan di rumah sakit. Sedangkan korban diberikan perlindungan dan terapi psikologi.
Ken mengaku sudah melakukan sejumlah antisipasi terjadinya bullying di RSUP IGNG Ngoerah. Yakni, memberikan sosialisasi kepada pendidik dan peserta didik tentang pencegahan perundungan.
Penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen tidak akan melakukan perundungan, mengatur jam kerja peserta didik, membuka kanal dan jaringan komunikasi untuk pengaduan.
"Kami juga melakukan survei burn out dan menindaklanjutinya, ada skrining depresi terhadap peserta didik serta meningkatkan pengawasan kegiatan pendidikan dengan program sapa residen," sambungnya.
Dinas Kesehatan Bali dan Universitas Udayana belum memberikan respons terkait hal ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar