Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat mengikuti rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking pada Jumat (13/3). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas tiga isu utama yang menjadi keluhan pelaku usaha, mulai dari perizinan impor, lamanya proses penerbitan standar produk, hingga polemik pengelolaan lahan di Batam.
Agenda pertama dalam sidang menyoroti persoalan perizinan impor yang disampaikan oleh PT Samator Indo Gas Tbk. Perusahaan tersebut mengeluhkan kebutuhan perpanjangan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan untuk sejumlah bahan baku peledak yang digunakan sebagai obat bius bagi kebutuhan rumah sakit.
Purbaya memastikan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat. Bahkan, pemerintah berencana mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait.
"Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat. Saya pikir sebelum Senin juga selesai nanti, ya, kita akan kirim tim sana untuk diskusi dengan perdagangan," kata Purbaya kepada kepada wartawan di kantornya.
Selain isu impor, rapat juga membahas lamanya proses penerbitan Badan Standardisasi Nasional dalam mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut Purbaya, saat ini belum ada kepastian standar waktu layanan atau service level agreement (SLA) dalam proses tersebut.
Ia menilai proses penerbitan SNI rata-rata dapat memakan waktu lebih dari satu tahun, sehingga dianggap terlalu lama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian regulasi.
"Tapi yang saya lihat semangat dari perindustrian adalah dia memastikan yang dikasih cepat adalah yang di dalam negeri memang barangnya nggak ada. Itu satu hal yang bagus sekali saya pikir untuk melindungi juga industri dalam negeri," ungkapnya.
Agenda ketiga dalam rapat memicu perdebatan yang cukup panas. Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra memaparkan polemik terkait pengelolaan lahan dan penetapan proyek di wilayah Batam.
Dalam paparannya, Li Claudia menilai Batam yang sejak lama berstatus kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) sebenarnya tidak selalu membutuhkan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendorong investasi.
"Batam itu tidak perlu PSN, Pak Menteri. Waktu pertama kami dilantik, saya ketemu Pak Presiden, saya sudah menyampaikan. Pak Presiden, Batam itu sudah FTZ, tidak perlu ada PSN," ujar Li Claudia dalam sidang debottlenecking.
Menanggapi itu, Purbaya mengatakan polemik tersebut muncul karena belum jelasnya pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan. Ia menegaskan pemerintah terbuka jika BP Batam ingin mengambil alih pengelolaan lahan, selama memiliki kapasitas untuk menjalankannya.
"Kalau BP Batam mau ambil alih, ya, biar aja, selama mereka mampu. Tapi saya belum clear kebijakannya seperti apa di Kemenko Perekonomian. Makanya saya tanya tadi, sebenarnya kebijakan Anda apa? Mereka minta waktu dua minggu, suruh clear, suruh clear, sehingga kita nggak berlarut-larut," tegas Menkeu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar