Feb 5th 2023, 18:39, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Ilustrasi Smelter Foto: Wikimedia Commons
Presiden Jokowi meminta perbankan di dalam negeri, terutama BUMN atau himpunan bank negara (Himbara), mendukung industri hilirisasi melalui pendanaan untuk pembangunan proyek pabrik pengolahan mineral atau smelter.
Tidak hanya itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, juga turut menyinggung perbankan nasional yang sangat sulit menyetujui kredit untuk proyek smelter. Hal ini membuat mayoritas smelter kebanyakan dibiayai oleh asing.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, menjelaskan perbankan memang memiliki sederet pertimbangan dalam memberikan kredit untuk proyek smelter.
"Terutama karena jumlahnya cukup besar, tingkat ketidakpastiannya tinggi, kemudian prosesnya juga jangka panjang, itu tiga hal yang menjadi pertimbangan kenapa bank besar terutama Himbara belum masuk membiayai hal ini," jelasnya kepada kumparan, Minggu (5/2).
Amin melanjutkan, pertimbangan lain dari sisi perbankan yaitu pertama kemungkinan lantaran mereka belum punya struktur kredit yang pas, meskipun bank termasuk ke dalam wholesale banking atau bank korporasi.
"Tapi saya percaya itu aturan main dan sebagainya belum jelas, terus belum ada jaminan dari pemerintah terkait masa depan proyek ini sehingga mereka, saya rasa, masih ragu-ragu untuk mengambil peran," lanjut dia.
Kemudian, tambah dia, masih sedikit bank yang mempunyai komitmen pendanaan jangka panjang. Sebab, jika bank ingin memberikan kredit jangka panjang otomatis dana yang terpendam di bank harus jangka panjang supaya ada keseimbangan likuiditas.
Presiden Jokowi menghadiri Mandiri Investment Forum di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Dengan begitu, Amin pun menyarankan agar masing-masing pihak baik itu perbankan maupun perusahaan pemilik proyek smelter untuk mengkaji kembali mekanisme pembiayaan yang tidak merugikan seluruh pihak.
"Dari itu semua, menurut saya karena dari sisi calon debitur maupun bank ini merupakan model bisnis baru jadi harus benar-benar dikaji aturan mainnya seperti apa, kepatuhan hukumnya seperti apa, risikonya seperti apa, baru kemudian bank bisa mengeluarkan (kredit)," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh perbankan untuk mengawal hilirisasi dengan mempermudah pengajuan kredit untuk pembangunan smelter, menyusul larangan ekspor berbagai bahan mentah di tahun ini.
"Saya juga titip agar ini dikawal. Bank-bank itu mengawal ini. Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter diberi. Kalau orang kita sendiri jangan dipersulit," kata Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2).
Dalam kesempatan sama, Bahlil menuturkan walaupun ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan smelter besar, perbankan masih sulit menyetujui pemberian kredit. Hal ini yang akhirnya membuat 90 persen kepemilikan smelter nikel masih asing.
"Memang pembiayaan dari luar negeri itu lebih bagus, ekuitas itu paling cuma 10 persen di Indonesia. Mohon maaf abang-abang saya dari Himbara ini atau bank lain sudah ekuitasnya gede belum tentu keluar barang itu," tegas Bahlil.
Sehingga, menurut Bahlil, butuh kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan perbankan untuk membiayai pembangunan smelter. Dia memastikan, industri smelter tidak butuh waktu lama untuk balik modal.
"Saya yakinkan smelter NPI (nickel pig iron) itu maksimal 5 tahun break even point, saya sudah hitung, daripada bikin kredit konsumtif yang tidak jelas cuma stand by loan itu jadi kita harus melakukan percepatan yang baik," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar