Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Komisi XI DPR RI merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai karena kinerja yang dinilai kurang memuaskan. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menegaskan kebijakan tersebut harus dipikirkan dengan baik.
"Kewenangan penuh, dan yang mempunyai tolak ukur dan memberikan respons kan pemerintah. Jadi kalau menterinya manggil keputusan itu tolong dipertimbangkan dengan baik untung dan ruginya," ujar Misbakhun saat dihubungi, Sabtu (29/11).
Misbakhun menegaskan Bea Cukai berhubungan dengan kedaulatan dan kemandirian negara. Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya ke Purbaya mengenai nasib Bea Cukai.
"Menteri Keuangan kan masih memberi kesempatan satu tahun kan, kesempatan satu tahun itu gunakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Bea dan Cukai seluruh Indonesia untuk berintrospeksi diri," tutur Misbakhun.
"Manfaatkan waktu satu tahun ini sebaik mungkin, ikuti semua arahannya sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi ancaman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu tidak sampai tertuju," tambahnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai terancam dibekukan karena kinerja yang kurang memuaskan di mata pimpinan tertinggi negara hingga masyarakat.
Hal ini seiring dengan banyaknya masalah yang tengah disoroti publik, seperti tidak ada pengawasan bea cukai di bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), hingga bocornya impor beras ilegal 250 ton melalui Sabang, Aceh.
"Kita akan bereskan. Jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki," tegas Purbaya kepada wartawan di kompleks parlemen, Kamis (27/11).
Purbaya sudah meminta waktu untuk membenahi Bea Cukai selama 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, terdapat ancaman bahwa Ditjen Bea Cukai dapat dibekukan, sehingga nasib 16.000 karyawan berada di ujung tanduk.
"Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," ungkap Purbaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar