Ilustrasi etika menggunakan teknologi. Foto: A9 STUDIO/Shutterstock
Indonesia telah mengalami perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai macam media sosial di era saat ini. Saat ini, kita memasuki era digital dengan algoritma telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita.
Algoritma adalah rangkaian kode rumit yang dirancang untuk meningkatkan tingkat interaksi antarindividu. Mulai dari media sosial, mesin pencari, hingga platform berita online, algoritma mengatur apa yang kita lihat, baca, dan bahkan pikirkan. Pertanyaannya: Apakah algoritma kini menjadi penentu arah demokrasi? Di Indonesia, fenomena ini semakin relevan mengingat dinamika politik dan sosial yang tengah berlangsung.
Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan ini meliputi kebebasan berpendapat, akses informasi yang adil, dan adanya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Namun, kehadiran algoritma pada era digital memicu timbulnya kerentanan dalam ruang diskusi publik yang sehat. Algoritma dapat melakukan manipulasi atau polarisasi dalam menentukan arah politik, sehingga demokrasi yang muncul bukan lagi demokrasi berdasarkan nalar kritis masyarakat.
Ilustrasi Talenta Digital di bidang Artificial Intelligence (AI). Foto: Abid Raihan/kumparan
Algoritma dirancang untuk menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan data perilaku mereka. Algoritma akan memprioritaskan konten yang sesuai dengan preferensi kita sebelumnya, seperti konten yang kita suka atau komentari. Namun, dalam praktiknya, algoritma sering kali melahirkan fenomena berbahaya seperti "ruang gema" (echo chamber) dan Filter Bubble.
Fenomena ini berpotensi memperkuat polarisasi dan mengurangi dialog konstruktif antarindividu atau masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengguna akan diberikan sekat informasi personal yang membuat mereka hanya terpapar dengan informasi yang mereka sukai.
Bayangkan saja, di tengah isu panas seperti kinerja DPR yang sering dikritik, algoritma media sosial justru membuat cerita ini meledak. Survei menyimpulkan bahwa sebanyak 70% masyarakat Indonesia mengakses berita politik melalui media sosial di mana algoritma sering mempromosikan konten kritis terhadap DPR, sehingga mendorong aksi seperti petisi online, tetapi juga hoaks (Lembaga Survei Indonesia, 2024).
Media sosial, seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, menjadi medan utama ruang politik. Algoritma platform ini menentukan konten mana yang muncul di feed pengguna, sehingga memengaruhi persepsi dan pilihan politik mereka. Pada akhirnya, masyarakat terbelah menjadi kelompok pro dan kontra secara ekstrem di mana masing-masing individu mendapatkan informasi dari sumber internal gelembung mereka.
Algoritma secara aktif menjadi pupuk dalam konflik demokrasi kinerja dan tunjangan DPR. Tumbuhnya budaya konsumsi informasi secara instan di kalangan masyarakat memicu timbulnya emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kepuasan diri. Informasi yang didapatkan secara abu-abu dapat melemahkan nalar kritis masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengancam budaya musyawarah dan konsensus yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi Pancasila.
Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock
Algoritma juga dapat menjadi senjata mematikan di tangan aktor politik yang memiliki sumber daya besar. Fenomena seperti buzzer adalah salah satu contoh nyata bagaimana kode biner ataupun konten yang dibuat mengendalikan opini publik. Buzzer, yang merupakan akun-akun terorganisir, sengaja memproduksi dan mendistribusikan disinformasi, hoaks, atau narasi positif yang berlebihan terhadap klien politik mereka.
Seperti kasus demokrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, buzzer dibayar untuk memecah belah keadaan masyarakat dan mengendalikan pemikiran masyarakat mengenai politik dan pemerintahan. Pada akhirnya, masyarakat sering kali mendapatkan informasi-informasi palsu yang menyebabkan keadaan semakin memanas.
Dalam sistem demokrasi, seharusnya seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Namun, adanya manipulasi algoritmik, suara rakyat tidak lagi didengar, tetapi yang didengar ialah suara yang paling canggih dalam merekayasa algoritma. Dengan menguasai teknik optimalisasi algoritma, kelompok-kelompok tertentu dapat membuat suatu isu kecil menjadi trending topic dalam seketika.
Hal ini dapat dilihat ketika aksi demo yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2025 mengubah halaman beranda bagi seluruh masyarakat. Video singkat yang sering kita lihat tidak lagi muncul dan digantikan dengan video singkat mengenai aksi demo yang sedang beredar di seluruh Indonesia.
Ilustrasi demo. Foto: Nadia Wijaya/kumparan
Algoritma yang direkayasa tersebut membalikarahkan seluruh pemikiran masyarakat setelah menonton video singkat yang beredar. Hal ini juga menjadi salah satu bukti kuat bahwa algoritma menjadi arah penentu demokrasi masyarakat Indonesia. Diperkuat dengan salah satu fakta; bahwasanya fitur siaran langsung di platform TikTok dihilangkan secara sementara untuk menghilangkan algoritma aksi demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia.
Algoritma telah bertransformasi dari sekadar mesin penyaji konten menjadi entitas yang menentukan narasi, polarisasi, dan hasil politik. Keberpihakannya kepada engagement secara sengaja atau tidak telah berhasil menciptakan masyarakat yang terfragmentasi dan politik yang didominasi oleh emosi dan kepalsuan.
Menghadapi tantangan ini, diperlukan peran platform digital dan pemerintah. Platform seperti sosial media harus bertanggung jawab dalam mengelola algoritma yang baik agar tidak memperkuat polarisasi dan menyebarkan disinformasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya transparansi algoritma dan mempromosikan sumber informasi yang kredibel.
Pemerintah juga turut andil dalam mengatur regulasi konten digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan mengenai media sosial menjadi instrumen penting dalam penyebaran informasi. Namun, regulasi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak membatasi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.
Ilustrasi ragam Sosial Media. Foto: Shutterstock
Selain langkah yang diambil oleh platform dan pemerintah, tentunya peran masyarakat juga dibutuhkan dalam menangani permasalahan. Masyarakat dituntut untuk mampu memilah informasi yang dipengaruhi dengan algoritma. Meningkatkan kemampuan literasi digital dapat menjadi salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari konten yang menyesatkan. Selain itu, mendorong adanya dialog terbuka dapat meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
Algoritma memang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia saat ini. Dengan kemampuannya mengatur distribusi informasi, algoritma dapat memperkuat atau merusak proses demokrasi tergantung pada bagaimana ia dikelola.
Oleh karena itu, kolaborasi antara platform digital, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan algoritma menjadi alat yang mendukung demokrasi, bukan sebaliknya. Demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang akurat, kebebasan berekspresi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Algoritma harus diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek tersebut, bukan untuk memecah belah dan memanipulasi opini publik. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menjaga demokrasi Indonesia tetap kuat di tengah arus digital yang terus berkembang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar