Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Youtube/TVR PARLEMEN
Pangan menjadi salah satu isu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto saat sidang tahunan MPR/DPR pada Jumat (15/8). Ia mengungkapkan saat ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton.
"Hari ini kita surplus produksi beras, stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI," ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo tersebut kemudian disambut riuh tepuk tangan dari para peserta sidang tahunan yang terdiri dari menteri, wakil rakyat hingga para mantan Presiden Indonesia.
Kemudian, Prabowo juga menyoroti keberhasilan produksi beras Indonesia saat ini yang membuat Indonesia bisa mengekspor beras. Padahal sebelumnya Indonesia merupakan negara importir beras.
Menurut dia berbagai kebijakan pangan yang diteken selama kepemimpinannya selama 299 hari ini membuat petani senang, utamanya atas stabilnya harga gabah yang para akhirnya mengerek pendapatan petani.
Upaya Putus Kebergantungan Impor Pangan
Stok beras di Gudang Bulog Pekandangan Kabupaten Indramayu (31/5/2024). Foto: kumparan
Prabowo menegaskan pemerintahannya berupaya memutus ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Hal itu tercermin dari surplus produksi beras dan kembalinya Indonesia mengekspor beras serta jagung setelah puluhan tahun.
"Pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus setelah gantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua dan beberapa daerah lain," ujar Prabowo.
Selain memperluas lahan pertanian (ekstensifikasi), pemerintah juga meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi di desa-desa. Salah satunya dengan memotong birokrasi penyaluran pupuk agar langsung ke petani, memberikan bantuan awal pertanian, serta menaikkan harga gabah menjadi Rp 6.500 per kg.
Menurutnya, pencapaian itu memungkinkan Indonesia kembali menjadi negara pengekspor pangan strategis. "Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali ekspor beras dan jagung," ungkap Prabowo.
Tindak Penimbun Bahan Pangan
Prabowo mengungkapkan komitmennya terhadap keamanan ketersediaan stok bahan pangan di Indonesia. Dia akan melakukan pengawasan dan penindakan tegas sekaligus langkah pemerintah untuk melindungi konsumen Indonesia utamanya terkait bahan pangan.
"Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah akan selalu mewaspadai kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan," ujar Prabowo.
Prabowo juga menuturkan pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam melakukan penindakan tegas. Menurutnya, penindakan harus dilakukan untuk pihak yang melanggar aturan, mempersulit kehidupan rakyat dan mencari keuntungan secara gila-gilaan di atas penderitaan rakyat kecil.
Terkait tindakan untuk para penimbun bahan pangan, Prabowo juga menjelaskan hal itu sudah memiliki dasar hukum. Hal itu dilandasi dalam UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
Prabowo mengatakan berdasarkan aturan itu, menimbun barang penting atau bahan pokok saat terjadi kelangkaan dapat dipidana.
"Bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar," kata Prabowo.
Untuk itu, pemerintah juga tak akan takut melakukan penindakan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan kecurangan. "Saya pastikan perusahaan siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar kami akan proses hukum dan berdasarkan wewenang presiden, kami akan sita yang bisa kami sita," ujarnya.
Siapkan Rp 164 T Kejar Swasembada
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFP
Saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Presiden Prabowo menganggarkan Rp 164,4 triliun untuk untuk program swasembada pangan sepanjang 2026.
"Secara keseluruhan Rp 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional," tutur Prabowo.
Prabowo menekankan RI mesti swasembada pangan utamanya beras dan jagung. Dia juga menginginkan harga-harga pangan stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman.
"Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp 53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk," jelasnya.
Dia juga menyoroti kinerja Perum Bulog sebagai perusahaan pelat merah yang mendukung swasembada pangan. Pada 2026, Bulog bakal menerima anggaran Rp 22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya, salah satunya menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani sesuai dengan penugasan dari pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar