Ilustrasi tambang nikel. Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad
Filipina berencana menyetop ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel, menyusul langkah Indonesia yang lebih dulu menutup keran ekspor bijih nikel sejak tahun 2020.
Berdasarkan laporan Bloomberg pada 6 Februari 2025 lalu, Kongres Filipina memutuskan akan meratifikasi RUU yang melarang ekspor mineral mentah paling cepat Juni 2025.
RUU tersebut bertujuan untuk melarang ekspor bijih mentah dalam upaya untuk meningkatkan industri pertambangan hilir. RUU tersebut berupaya memberlakukan larangan tersebut 5 tahun setelah UU ditandatangani untuk memberi waktu kepada penambang untuk membangun pabrik pengolahan.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengatakan pihak pengusaha sudah mulai mempelajari dan mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut kepada industri nikel di Indonesia.
Arif menilai, langkah ini diambil pemerintah Filipina untuk meningkatkan industri pertambangan hilir termasuk pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) ini bisa meningkatkan harga nikel global.
"Potensi dampak terhadap pengaruh pada persediaan nikel di tingkat global, pengaruh pada peningkatan harga, termasuk harga nikel Indonesia tentunya perlu dan sedang diantisipasi oleh pihak pemerintah Indonesia dan pelaku industri nikel," katanya saat dihubungi kumparan, Selasa (13/5).
Saat ini, harga nikel global masih lesu. Berdasarkan situs tradingeconomics pada penutupan perdagangan Senin (12/5), harga nikel berada di level USD 15.555 per ton, turun 1,86 persen dari hari sebelumnya.
Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, mengatakan kebijakan Filipina menyetop ekspor bijih nikel akan berpengaruh pada pasokan global, sehingga harganya akan terkerek dan akan terjadi peralihan kebutuhan ke nikel olahan.
"Jadi ini akan berpengaruh pada harga nikel karena jika Filipina stop ekspor, maka supply nikel secara global berkurang, sehingga harga potensial naik. Karena volume produksi nikel Filipina cukup signifikan," ungkap Bisman.
Nikel Sulfat produk Halmahera Persada Lygend (HPL), anak usaha holding Harita Group. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan
Bisman menyebutkan, Indonesia termasuk negara pengimpor nikel dari Filipina, karena beberapa jenis smelter di Indonesia perlu pasokan sesuai dengan jenis nikel dari Filipina.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor bijih nikel dan konsentrat (kode HS 26040000) dari Filipina sepanjang tahun 2024 mencapai 10,18 juta metrik ton dengan nilai impor USD 445 juta.
Sementara selama Januari-Februari 2025, realisasi impor bijih nikel dari Filipina mencapai 110.950 metrik ton senilai USD 4,45 juta.
Dengan begitu, lanjut dia, jika Filipina menyetop ekspor bijih nikel, maka beberapa smelter Indonesia tidak lagi mendapat pasokan dari Filipina dan perlu mencari alternatif pasokan dari negara lain.
"Produksi nikel dalam negeri yang sudah cukup besar, sehingga pemerintah tidak perlu menggencarkan produksinya secara massal. Cukup jenis nikel yang diperlukan untuk substitusi pasokan dari Filipina yang secara teknis memungkinkan," jelas Bisman.
Di sisi lain, dia menilai kondisi ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia dan akan menjadikan posisi Indonesia semakin kuat sebagai pemasok utama produk nikel olahan.
"Indonesia sudah duluan stop ore nikel dan membangun smelter dan saat ini baru diikuti oleh Filipina, maka Indonesia akan lebih unggul dalam hilirisasi," kata Bisman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar