Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjalan masuk bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setibanya di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Timur Tengah tanpa menjadwalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Tidak hanya absen dari daftar kunjungan, Netanyahu juga tampak mulai disingkirkan dari lingkaran pembuat keputusan AS, bahkan dalam isu-isu yang selama ini menjadi kepentingan utama Israel, konflik dengan Iran, Gaza, hingga Houthi.
Trump dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar pada 13-15 Mei 2025.
Di tengah agenda perdagangan dan aliansi keamanan, mencakup kesepakatan senjata bernilai miliaran dolar dan investasi Teluk di AS, ada satu yang terasa mencolok: tidak ada Israel di dalamnya.
"AS dan Israel adalah sekutu lama, tapi kami dua negara yang independen," ujar Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, menjawab pertanyaan wartawan soal ketidakhadiran Israel dalam lawatan Trump.
"Sah bagi AS untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri, sebagaimana sah pula bagi Israel untuk melakukan hal serupa demi keamanan nasionalnya," tambahnya, mengutip Al Jazeera.
Ketegangan Iran dan Peran Houthi
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Iran, Ayatulloh Ali Khamenei. Foto: Reuters, AFP
Trump yang dulu menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, kini membuka kembali pintu diplomasi dengan Teheran.
Empat putaran negosiasi telah berlangsung, dan meski masih penuh rintangan, arah kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan posisi Netanyahu yang sejak awal menolak pendekatan damai dengan Iran.
Kejutan lain datang dari Yaman.
Setelah kelompok Houthi menembakkan rudal ke Bandara Tel Aviv pada 4 Mei, Israel membalas dengan serangan udara ke ibukota Yaman.
Namun hanya beberapa jam kemudian, Trump mengumumkan AS tidak akan lagi menyerang Houthi, karena kelompok itu telah "menyerah" dan bersedia menghentikan serangan ke kapal-kapal AS di Laut Merah.
Israel tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu. Bagi Netanyahu, keputusan ini bukan hanya soal strategi militer, melainkan sinyal diplomatik bahwa AS bersedia menegosiasikan stabilitas regional tanpa konsultasi dengan Israel.
Diplomasi Tanpa Netanyahu
Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff berbicara dalam Pertemuan Puncak Prioritas FII di Miami Beach, Florida, Kamis (20/2/2025). Foto: Chandan Khanna/AFP
Utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, menyampaikan ketidaksabaran AS secara terbuka.
Dalam pertemuan dengan keluarga sandera Israel, ia mengatakan, "Israel memperpanjang perang yang ingin kami akhiri. Kesepakatan harus segera tercapai."
Pernyataan itu menggambarkan frustrasi Washington terhadap kebijakan Netanyahu di Gaza.
Meski Edan Alexander—warga AS terakhir yang disandera Hamas—akhirnya dibebaskan, Netanyahu tidak mengucapkan terima kasih kepada Trump.
Ia malah mengeklaim pembebasan itu berkat tekanan militer Israel. Sikap ini justru menggarisbawahi ketegangan yang tengah memuncak.
Pengunjuk rasa anti-pemerintah memperingati sembilan bulan sejak serangan mematikan pada 7 Oktober di luar kediaman pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Minggu (7/7/2024). Foto: Ronen Zvulun/ REUTERS
Trump, dalam unggahan di X, merespons pembebasan Alexander dengan kalimat yang sarat makna: "Semoga ini menjadi langkah awal menuju akhir dari konflik brutal ini. Saya sangat menantikan hari kemenangan itu."
Trump berterima kasih pada peran Qatar dan Mesir dan tak menyebut Israel.
Sementara itu, Hamas mengatakan bahwa pelepasan Edan — yang merupakan tentara Israel, terjadi setelah ada kontak langsung dengan AS dan merupakan jalan menuju gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Politik Internal vs Hubungan Eksternal
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato politik saat Hari Peringatan Israel untuk mengenang Prajurit yang gugur di Tugu Peringatan Yad LaBanim, Yerussalem, Israel, Selasa (29/4/2025). Foto: Abir Sultan/POOL/AFP
Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan dari dua sisi. Mayoritas publik Israel—lebih dari dua pertiga—mendukung kesepakatan damai demi pembebasan sandera.
Namun anggota koalisi sayap kanan dalam pemerintahannya justru mendorong kelanjutan perang, aneksasi Tepi Barat, dan pendudukan permanen Gaza.
Dilema itu membuat Netanyahu berada di antara pilihan mempertahankan koalisi atau mempertahankan hubungan strategis dengan AS.
"Kalau Netanyahu ingin Trump kembali mendukungnya, ia harus melakukan hal-hal yang berisiko memecah koalisi," kata mantan diplomat Israel, Alon Pinkas.
"Tapi dari perilakunya, seolah-olah ia tidak sadar akan konsekuensinya."
Mantan duta besar Israel untuk AS Ilan Baruch, menyebut kebijakan Trump sebagai "trajektori baru yang terang-terangan."
Menurutnya, paradigma 'keyakinan bersama dan kepentingan strategis bersama' antara AS dan Israel sedang dipertanyakan secara terbuka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar