Jan 14th 2023, 18:15, by Pandangan Jogja Com, Pandangan Jogja
Alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Pemprov DKI Jakarta akan segera menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah. Dengan diberlakukannya ERP, nantinya sejumlah ruas jalan utama akan menjadi berbayar layaknya jalan tol.
Rencana ini disambut baik oleh Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Arif Wismadi. Menurutnya, Jakarta memang sudah waktunya memberlakukan aturan jalan berbayar. Pasalnya aturan terkait dengan penerapan ERP di Jakarta menurut dia juga sudah digodok sejak lama.
Apalagi dalam beberapa tahun terakhir Jakarta juga terus memperbaiki sarana transportasi publik yang dimiliki. Dengan semua kesiapan itu, maka Arif menilai jika Jakarta memang sudah saatnya menerapkan aturan tersebut.
"Di Singapura dan negara-negara maju lain ERP di jalan public sudah lama dilakukan. Yang penting tepat jenis pungutannya, mekanismenya, dan penggunaan dana pungutannya. Maka perda harus jelas dan kuat," kata Arif Wismadi saat dihubungi, Sabtu (14/1).
Petugas mengontrol alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jika kebijakan ini sukses di terapkan di Jakarta, maka bukan tidak mungkin penerapan jalan berbayar akan diadopsi juga oleh kota-kota besar lain yang kini juga mulai mengalami masalah kemacetan yang semakin pelik, tak terkecuali Yogya.
Namun jika melihat kesiapan yang ada, Yogya menurut dia masih jauh dari kata siap untuk menerapkan sistem ERP ini. Bukan hanya belum memiliki perangkat regulasi, sarana transportasi publik di Yogya juga masih jauh dari kata layak untuk mengakomodir mobilitas semua warga Yogya.
"Jogja masih jauh saya kira. Jakarta kan MRT-nya sudah siap, ada LRT, Trans Jakarta juga sudah bagus, benar-benar sudah disiapkan infrastruktur yang memprioritaskan pejalan kaki dan pengguna angkutan umum," kata dia.
Trans Jogja, salah satu moda transportasi umum yang dimiliki oleh Yogya. Foto: Arif UT
Karena itu, jika Yogya ingin menerapkan sistem ERP, langkah pertama yang mesti disiapkan tidak lain adalah memperbaiki dan melengkapi moda transportasi umum yang dimiliki. Sehingga jika dilakukan pembatasan dengan sistem berbayar, masyarakat yang tidak mampu membayar punya alternatif lain yakni dengan memakai transportasi umum.
"Kalau belum ada alternatif tapi sudah mau menerapkan ERP kan jadinya malah cuma nambah sulit masyarakat," ujarnya.
Ketika sistem transportasi umumnya sudah memadai, baru sistem ERP bisa diterapkan. Orang-orang yang mampu membayar bisa tetap melalui ruas jalan tersebut menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan yang tidak mampu tetap punya pilihan untuk menggunakan transportasi publik.
"Nanti penerimaan dari ERP itu kan bisa digunakan untuk subsidi membiayai sistem-sistem angkutan umum dan sarana publik yang makin baik sehingga pengguna transportasi publik tetap bisa melakukan mobilitas secara nyaman," kata Arif Wismadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar