Mar 7th 2026, 08:00 by Endang Susanti (Mamak Bersuara)
Ilustrasi ibu. Foto: Shutterstock
Ibu rumah tangga, seseorang yang konsen terhadap masalah sosial, pendidikan, gaya hidup, kebijakan publik, dan lingkungan hidup.
Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Jalan buntu bukan sekadar jalur lalu lintas. Ia berfungsi sebagai ruang publik yang aman dan menjadi ruang pertama untuk mereka belajar mengenal dunia—berlari kecil, bersepeda, tertawa tanpa rasa takut.
Namun hari ini, di depan rumah kami, rasa aman itu perlahan direnggut.
Bermula ketika sebuah alat berat terlihat menyeberangi sungai kecil—pembatas alami antara lahan pribadi dan lingkungan kami—untuk membuka akses menuju jalan buntu, pembangunan yang berjalan tanpa kejelasan dan tanpa empati.
Kami mengetahui rencana bukan dari undangan musyawarah atau pengumuman resmi, melainkan dari suara mesin dan jejak eskavator. Pembangunan tersebut tidak hanya mengubah fungsi jalan, tetapi juga mengubah suasana hidup kami.
Anak-anak yang dulu bermain bebas kini harus dipanggil berulang kali agar menjauh dari alat berat. Debu, kebisingan, dan lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan harian. Sebagai ibu, saya tidak bisa memalingkan wajah. Ketakutan anak adalah ketakutan saya juga.
Ilustrasi anak takut. Foto: airdone/Shutterstock
Saya sudah mengingatkan—jauh sebelum situasi memburuk—melalui grup WhatsApp warga yang di dalamnya terdapat nomor kepala desa, serta menyampaikan kekhawatiran dan dampak yang akan muncul. Namun, tidak ada respons dari RT maupun pengurus lingkungan. Pesan itu berlalu begitu saja, seolah kekhawatiran seorang ibu bukanlah hal yang mendesak.
Respons yang datang justru dari pihak pemilik lahan, beralasan bahwa "pekerjaan dilakukan di lahan milik pribadi", meskipun dalam praktiknya aktivitas pendukung meluas ke ujung jalan perumahan.
Padahal, keberatan kami bukan pada kepemilikan lahan di seberang sungai, melainkan pada penggunaan jalan buntu perumahan sebagai akses, sebuah ruang bersama yang sejak awal dirancang aman bagi warga dan anak-anak—yang menjadi alasan ketika kami memilih dan putuskan untuk membeli rumah di lokasi ini.
Pemilik lahan kemudian menunjukkan surat izin pembukaan lahan bertahun 2015 yang ditujukan kepada sebuah badan usaha. Di sini keganjilan muncul. Izin lama atas nama subjek berbeda digunakan untuk membenarkan pembukaan akses ke jalan perumahan yang kini berada di lingkungan milik warga pribadi. Pertanyaan mendasar tetap menggantung: Apakah izin lama otomatis membolehkan perubahan fungsi ruang hidup warga hari ini?
Alih-alih memfasilitasi dialog lingkungan, pengurus setempat menyarankan agar warga menemui pemilik lahan secara pribadi. Bagi kami, ini tidak etis. Persoalan ini bukan konflik antarindividu, melainkan tata kelola lingkungan. Ketika warga—termasuk para ibu—harus berhadapan langsung dengan pihak yang lebih kuat, musyawarah berubah menjadi tekanan.
Ironisnya, ketika kemudian ada warga lain yang memprotes jalan rusak akibat aktivitas tersebut, respons yang muncul justru tidak jelas arahnya. Bukan solusi, bukan penghentian sementara, melainkan jawaban normatif yang menghindar dari inti persoalan. Baru setelah protes itu kembali mencuat di grup, kasus ini kembali "hidup". Sayangnya, bukan untuk diselesaikan, melainkan sekadar dibicarakan agar terlihat sudah ditanggapi.
Pembangunan terus berjalan. Dampaknya kian nyata. Rumah kami adalah salah satu yang terdampak langsung—bukan hanya terganggu, melainkan juga terancam kenyamanannya. Dalam kondisi ini, pengurus RT akhirnya mendatangi lokasi pembangunan. Bukan untuk berdebat, melainkan untuk meminta penjelasan.
Namun, yang terjadi justru melukai rasa keadilan kami sebagai warga. Di lokasi, pengurus RT mendapat intimidasi verbal dari pihak pekerja. Sebuah kalimat dilontarkan dengan nada meremehkan sekaligus mengancam: "Memang berani melawan seorang pejabat publik, seorang menteri yang sedang menjabat!"
Ilustrasi kekuasaan. Foto: Shutterstock
Kalimat itu sederhana, tetapi menghancurkan. Ia seolah berkata bahwa kekuasaan lebih tinggi dari keselamatan warga. Kekuasaan malah mengancam, bukannya melindungi. Kekuasaan seolah menjadi alat legitimasi untuk bertindak seenaknya, dengan menakut-nakuti. Bahwa nama besar bisa membungkam suara kecil. Bahwa ibu-ibu yang resah demi anaknya dianggap tidak tahu diri karena berani bertanya.
Di titik ini, saya bertanya sebagai warga negara, sekaligus sebagai ibu:
Di mana negara ketika warganya merasa terintimidasi di lingkungan sendiri?
Di mana perlindungan hukum ketika fasilitas umum berubah fungsi tanpa musyawarah?
Dan kepada siapa seorang ibu harus mengadu, jika hak paling dasar—rasa aman bagi anak—dianggap remeh?
Tulisan ini bukan penolakan terhadap pembangunan. Kami paham, pembangunan adalah bagian dari kemajuan. Namun kemajuan sering lupa akan satu hal kecil: Ada keluarga, anak-anak, serta kehidupan nyata di balik peta dan rencana. Mengorbankan rasa aman anak-anak dan mengabaikan suara warga bukanlah kemajuan, melainkan kekerasan yang dibungkus prosedur.
Saya menulis ini bukan karena kuat, melainkan karena terpaksa. Karena ketika suara ibu-ibu diabaikan, tulisan menjadi satu-satunya cara agar luka ini tidak menguap begitu saja. Agar kelak, jika anak-anak kami bertanya, kami bisa menjawab dengan jujur:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar