Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, (25/11/2025). Foto: Dok. BGN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka jutaan lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Sebab, dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saja dibutuhkan 47 orang relawan dapur. Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG. Apalagi jika seluruh dapur SPPG telah beroperasi semua.
Belum lagi tenaga kerja yang terserap secara tidak langsung karena dipekerjakan UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah) yang memasok berbagai bahan pangan ke SPPG. Dari hasil pendalaman oleh Tim Investigasi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), agar dapat memasok kebutuhan SPPG, rata-rata UMKM seperti usaha pembuatan tahu, tempe, telur asin, dan sayuran, memerlukan tambahan tenaga antara 3 sampai 5 orang. Artinya uang Rp 15 ribu per porsi MBG berdampak nyata,
"15 ribu menjadi hampir satu juta tenaga kerja terserap. 15 ribu menjadi, kurang lebih, Pak, kalau satu SPPG 15 suppiler, sekarang ada 22 ribu. Kita sudah bisa menghidupkan mungkin 40 ribu UMKM. Yang dia tadinya tidak mempekerjakan orang, sekarang bisa mempekerjakan 3 sampai 5 orang. Yang nggak langsung berapa? 4 juta, 3 sampai 4 juta bisa kita serap. Duit 15 ribu yang setiap hari dibuli di medsos itu melahirkan jutaan tenaga kerja," kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Purwakarta, awal pekan lalu.
Nanik mengatakan hal itu dalam acara Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Menjadi Petani Lokal dalam Mendukung Program MBG ke Desa Cileunca, Kecamatan Bojong Kanda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Acara digagas Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hafidin, bersama Dinas Pemasyarakatan Purwakarta, dan Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (Prokerma) BGN.
Dalam kesempatan itu Nanik kemudian menjelaskan niat awal Presiden Prabowo Subianto saat menggagas program MBG sejak beberapa tahun yang lalu. "Presiden Prabowo tidak ingin ada satu anak Indonesia pun yang tidak bisa makan," ujarnya. Gagasan memberikan makan bergizi itu benar-benar murni berasal dari hati nurani seorang Prabowo Subianto sejak jauh sebelum menjadi Presiden, sehingga bukan hanya sekadar janji kampanye.
Ia juga menjelaskan, mengapa pemerintah tidak memberikan MBG dalam bentuk uang secara langsung kepada orang tua murid. Dia mencontohkan bagaimana program bantuan sosial kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. "Kalau uang diberikan ke orang tua, nanti malah habis dipakai beli rokok, main judol, bayar kredit di bank keliling, sementara makanan anak-anak mereka kurang," ujar Nanik yang juga Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu.
Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dipan Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (8/1/2026). Foto: Muhammad Mada/ANTARA FOTO
Kepala SPPG Harus Mengawasi Proses Memasak Hingga Distribusi
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang terus mengingatkan agar para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik, serta mengikuti seluruh SOP dan petunjuk teknis yang berlaku. Salah satu hal yang ditekankan Waka BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu adalah system pembagian jam kerja untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.
"Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang anda kerjain, anda suruh dia begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi," kata Nanik saat bertemu dengan para Mitra dan Yayasan serta Para Kepala SPPG se Kabupaten Purwakarta dalam acara Pemberdayaan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Harper, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, awal pekan ini.
Jam kerja siang adalah jam kerja Pengawas Keuangan. Sebab pekerjaan Pengawas Keuangan berhubungan dengan akuntansi, laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN, serta pengawasan bujet pembelian makanan. Ketika bahan makanan yang dipasok distributor sampai ke dapur di sore hari, Pengawas Keuangan juga harus berada di dapur bersama Pengawas Gizi yang sudah mulai masuk, bersama Asisten Lapangan, dan Jurutama Masak (Chef). "Mereka harus mengecek bahan makanan yang datang dengan cermat," kata Nanik.
Pengawas keuangan harus mengecek harga dan kuitansi pembelian dengan cermat. Pengawas gizi harus mengecek apakah pembelian bahan pangan itu sesuai dengan rencana menu yang mereka siapkan. Lalu, yang paling penting lagi, Pengawas Gizi bersama Jurutama Masak dan Aslap harus mengecek kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh distributor.
Mereka harus tegas dalam mensikapi bahan makanan yang dikirimkan oleh distributor, meski bahan makanan yang dikirimkan distributor itu telah direkomendasikan oleh Mitra atau Yayasan. Sebab, proses penerimaan dan pengecekan bahan baku makanan adalah titik kritis yang harus diwaspadai.
"Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Jangan takut sama mitra. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru dan lebih baik kualitasnya. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend," kata Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan Program MBG itu.
Setelah pengecekan bahan makanan selesai, dan diketahui bahwa bahan makanan yang masuk dalam kondisi baik, Pengawas Gizi kemudian mengarahkan penyiapan bahan makanan sebelum dimasak. Tugas persiapan bahan makanan bisa diawasi Asisten Lapangan dan Jurutama Masak, sementara Pengawas Gizi dapat beristirahat terlebih dahulu.
Pengawas Gizi kembali bertugas di dapur ketika proses masak akan dimulai sekitar pukul 12 malam hingga pukul 2 dini hari. Setelah itu, Kepala SPPG memulai tugasnya dalam mengawasi proses memasak, proses pemorsian, hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah keesokan harinya. "Jadi Kepala SPPG harus mengawasi proses masak hingga distribusi," kata Nanik pula.
Keesokan harinya, setelah istirahat sejenak, sekitar pukul 10 pagi, Kepala SPPG diperintahkan untuk datang dan bersilaturahmi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Mereka bisa meminta umpan balik sekolah tentang menu MBG, memberikan edukasi gizi bersama guru, menanyakan kebutuhan sekolah, dan datang ke Posyandu. "Nggak usah setiap hari, dua hari sekali juga nggak papa. Tapi datanglah untuk bersilaturahmi. Jangan terulang kejadian di Madura, yang ternyata sekolah itu nggak ada muridnya," ujar Nanik.
Karena pengelola SPPG lebih banyak bekerja pada malam dan dini hari. Nanik kemudian menekankan kepada Mitra dan Yayasan untuk menyediakan kamar tempat istirahat di setiap SPPG untuk Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, dan para relawan dapur. "Mitra wajib menyediakan kamar tempat istirahat untuk mereka. Bikin yang baik, pakai AC. Jangan kayak gudang," ujarnya pula.
Ilustrasi keramba apung. Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO
Waka BGN Minta Wabup Purwakarta Ubah Nasib Pekerja Keramba Jaring Apung Jadi Pengusaha Perikanan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang meminta Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin untuk mengubah nasib para pekerja karamba jaring apung di Waduk Cirata. Mereka harus kembali menjadi pemilik dan pengusaha karamba jaring apung lagi. Hasil budi daya ikan dalam karamba jaring apung mereka akan ditampung di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Waduk ini punya negara, maka kembalikanlah orang-orang yang sekarang ini hanya menjadi pekerja karamba ini menjadi pemilik… pemilik tempat ini…," kata Nanik saat berkunjung ke salah satu rumah karamba jaring apung yang dihuni Asep dan keluarganya, di tengah-tengah perairan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinnsi Jawa Barat, awal pekan ini.
Bertani ikan di karamba jaring apung di perairan seperti di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur memang tidak mudah. Petani ikan harus mempersiapkan modal sekitar 20 hingga 30 juta saat memulai musim tanam ikan. Sebagian besar modal digunakan untuk membeli pakan ikan yang harganya fluktuatif. Panen mereka rata-rata 3 bulan hingga 6 bulan sekali. "Sekarang harga jual dengan harga pakan itu, mahal, Bu… beda jauh… Jadi ada ketimpangan di situ…," kata Asep, seorang pekerja karamba.
Faktor alam juga bisa menjadi kendala. Pada saat musim angin dan terjadi upwelling, atau pembalikan air pada saat pergantian musim, sisa-sisa pakan dari dasar danau yang terutama mengandung Sulfur Oksida (SO2) akan terangkat naik, dan dapat meracuni ikan di dalam karamba jaring apung yang tidak bisa lari. "Kalau ada balikan air seperti itu, ikan-ikan mati semua, dan kami rugi," kata Asep pula.
Pertengahan 2025 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Povinsi Jawa Barat mencatat bahwa di perairan Waduk Cirata terdapat 86.437 karamba jaring apung. Jumlah karamba jaring apung itu dinilai melebihi daya dukung waduk, sehingga menyebabkan pencemaran akibat pakan ikan yang masuk ke perairan. Menurut mereka, jumlah karamba jaring apung yang sesuai daya dukung waduk sebanyak 21.792 buah.
Menurut Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hafidin, semula karamba jaring apung itu dimiliki warga setempat. Namun, ketika usaha mereka merugi karena kematian ikan secara massal, harga pakan mahal, dan kekurangan modal, mereka lalu menjual karamba jaring apung mereka kepada para tauke pemilik modal. "Setelah dijual, mereka yang semula memiliki karamba ini, kemudian menjadi kulinya," kata Abang Ijo.
Mendengar penjelasan Wakil Bupati tentang nasib para petani ikan itu, Nanik tampak sedih. Sebab semula ia mengira, para petani ikan yang sedang asyik bekerja memberi makan ikan di karamba-karamba jaring apung di perairan Waduk Cirata itu adalah pemilik karamba. "Sedih juga kalau gini… saya kira punya dia… ternyata pekerja," kata Wakil Kepala BGN, yang juga merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasa Kemiskinan (BP Taskin) itu.
Nanik sangat berharap, para pekerja karamba yang semula memiliki karamba-karamba jaring apung itu bisa bangkit kembali, dan menjadi pengusaha perikanan lagi. Dia lalu menyarankan agar Wakil Bupati membantu menghubungkan mereka dengan Bank Himbara, agar mendapat pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Bank pemerintah itu boleh menyediakan KUR yang (bunganya) murah banget, ya. Supaya mereka ini didaftar, Pak… yang nggak punya mana yang punya mana… Pak Wabup hebat nih kalau bisa mengembalikan mereka menjadi pemilik lagi, menjadi pengusaha lah," ujarnya.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu pun menegaskan bahwa hasil panen ikan para petani karamba jaring apung itu bisa dipasok ke dapur-dapur SPPG. "Nanti kita beli ikannya, ya, Bang… nanti kita beli ikannya… mana yang bujetnya masuk… kalau ikan emas kan mungkin mahal, jadi nanti bisa diarahkan ke banyak (ikan) patin…," kata dia.
Saat ditanya Nanik soal program MBG, Asep mengaku kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah menerima MBG di sekolah mereka. Gara-gara ada MBG mereka pun jadi rajin sekolah. "Jadi di sini (program MBG) memotivasi anak-anak. Kalau nggak sekolah, (mereka) nggak dapat MBG. Jadi mereka semangat sekolah karena MBG," kata mantan wartawan senior itu.
Sebelum meninggalkan rumah Asep, Nanik sempat memotivasi lelaki kurus berkulit coklat tembaga itu. "Pak semangat ya, Pak… Bapak nih ambil alih lagi punya sendiri, Nggak terus jadi pekerja… musti harus jadi bos… Menjadi bosnya sendiri lagi," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar