Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersiap menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Pemerintah memberikan penjelasan terkait KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. UU baru ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan masih banyak pertanyaan belum terjawab.
Termasuk bagaimana nasib kasus yang sedang diusut tapi menggunakan KUHP dan KUHAP lama.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan penjelasan mengenai ini. Ia menyebut, sudah ada surat edaran dari Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung selaku yudikatif.
"Ini memang harusnya kita jawab lebih awal, dijelaskan lebih awal. Jadi salah satu ketentuan, azas hukum itu kalau ini sudah ada surat edaran Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung sama bagaimana proses penanganan pada saat sebelum berlakunya UU ini," kata Supratman dalam konferensi pers di Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1).
Supratman mengatakan, jika ada perubahan dalam UU, maka yang diutamakan adalah harus paling menguntungkan.
"Kalau ada perubahan UU, maka kalau ada perubahan adalah yang paling menguntungkan," kata Supratman.
Politikus Gerindra ini mengatakan, saat ini masih transisi dari KUHP dan KUHAP lama ke aturan baru. Namun, ia memastikan tidak akan ada kendala terkait masalah ini.
"Tapi sekali lagi nanti terkait ini dalam implementasinya kan masih masa transisi, masing-masing baik Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, sudah mengirimkan surat kepada masing-masing instansi bawahnya baik di Polda, Polres, Kajati, maupun Kajari kemudian Pengadilan Tinggi, Negeri," kata Supratman.
"Terkait kasus yang berjalan, sementara masih menggunakan proses hukum acara lama, itu sudah dibuat petunjuk terhadap hal tersebut," tutur dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar