Ilustrasi keluarga yang terdiri atas suami, istri, anak, dan mertua yang akan menikmati makan malam bersama. Foto: PRPicturesProduction/Shutterstock
Dalam sebuah keluarga, kadang kala anak laki-laki hanya duduk santai sembari menunggu makanan siap disajikan di atas meja. Sementara itu, anak perempuan, justru sibuk membantu ibunya memasak di dapur. Dari sebuah meja makan keluarga yang begitu sederhana, ketimpangan gender sudah mulai tertanam.
Meskipun banyak pencapaian perempuan yang telah dilihat, Laporan UN Women 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan gender tetap terjadi. Aktivitas keluarga yang dijalankan di atas meja makan memang terdengar sebagai sebuah aktivitas yang normal, tetapi mengandung banyak unsur ketimpangan gender di masa depan. Sebenarnya, apa yang terjadi di atas meja makan keluarga, ternyata juga berpengaruh kepada struktur kuasa hingga ruang diplomasi dunia.
Kalau berbicara mengenai ketimpangan gender itu sendiri, jawaban yang hendak diberikan yaitu ketimpangan gender tidak serta merta lahir dari panggung politik internasional, tetapi justru lahir dari institusi terkecil yakni keluarga. Cerita soal meja makan keluarga sebelumnya menjelaskan bahwa laki-laki digambarkan sebagai sebuah individu yang harus dilayani dan memiliki kuasa untuk memimpin, seperti tradisi anak perempuan membantu di dapur saat lebaran atau ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga. Dari lingkup paling kecil inilah, patriarki mulai mendominasi peranan laki-laki di lingkup global.
Ilustrasi keluarga bahagia. Foto: Shutterstock
Tanpa disadari, ternyata keluarga adalah institusi pertama yang membentuk sosialisasi gender. Beberapa anak laki-laki dan perempuan ternyata sudah dibedakan secara tugas dan hak mereka sejak kecil. Sebagai contoh, anak laki-laki diperbolehkan keluar hingga larut malam, sementara anak perempuan tidak; anak perempuan diajarkan nilai-nilai kelembutan dan kesabaran, sementara anak laki-laki diajarkan nilai-nilai tegas dan berani. Menurut teori Gender Socialization, bias gender yang tertanam sejak kecil kemungkinan besar akan terbawa hingga dewasa, kemudian membentuk pola pikir dan perilaku yang bias.
Akibat dari bias gender yang tercipta dari lingkungan keluarga, anak laki-laki tumbuh dengan keyakinan bahwa suara mereka lebih penting: mereka akan membawa pola pikir itu ke ruang rapat, parlemen, bahkan meja perundingan antarnegara. Laki-laki dianggap lebih pantas dalam memimpin, sementara perempuan sering kali dianggap tidak mampu. Padahal, mampu atau tidaknya bukan bertumpu pada gender seseorang, melainkan bagaimana kemampuan seseorang dalam memimpin.
Dalam dunia pendidikan, politik, dan dunia kerja, bias gender kerap kali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki secara alami masih dianggap sebagai pendominasi dalam hierarki sosial di atas perempuan.
Ilustrasi perempuan di bawah sinar matahari. Foto: Maridav/Shutterstock
Sebuah data dari UN Women (2025) menunjukkan bahwa hanya kurang lebih 22,9% perempuan yang menjadi anggota di kabinet eksekutif sebuah negara. Di Indonesia sendiri, cerminan ketimpangan gender di ruang publik masih terlihat dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Meski Pemilu 2024 mencatat peningkatan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI periode 2024–2029 baru mencapai 127 orang dari total 580 anggota, atau sekitar 22% (Detik News, 2024). Angka ini naik dibanding periode sebelumnya.
Di antara mereka, ada sosok seperti Puan Maharani—Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Indonesia—yang menjadi simbol kemajuan representasi politik perempuan di tingkat nasional. Namun, di luar sosok elite seperti Puan, perjuangan perempuan di parlemen masih diwarnai tantangan besar, mulai dari stereotip bahwa perempuan tidak kompeten dalam isu ekonomi dan pertahanan, hingga hambatan struktural seperti kurangnya dukungan partai politik.
Figur lain seperti Luluk Nur Hamidah dan Desy Ratnasari juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pembuat kebijakan yang vokal dalam isu pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa ketika perempuan diberi ruang di parlemen, mereka membawa perspektif baru yang lebih empatik dan inklusif, sesuatu yang selama ini sering terabaikan dalam dunia politik yang didominasi oleh laki-laki.
Ilustrasi perempuan dalam politik. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock
Dunia global yang sekarang juga mencerminkan nilai-nilai bias yang lahir dari lingkup keluarga di mana rasionalitas dianggap kegagahan, sedangkan empati dianggap sebuah kelemahan. Misalnya, jumlah diplomat perempuan masih sedikit dan didominasi oleh laki-laki, banyak negosiasi perdamaian tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya, dan kebijakan luar negeri cenderung lebih memprioritaskan kekuasaan ketimbang sebuah keadilan sosial.
Karena feminis, sejatinya, tidak hanya melihat pada kekuasaan sebagaimana orang-orang realis, tetapi juga melihat siapa yang memiliki suara. Kekurangan ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk diakui di dunia internasional merupakan sebuah tantangan yang berlapis.
Dengan demikian, jika ingin menciptakan sebuah dunia yang lebih setara dan adil bagi semua gender, perubahan yang paling signifikan harus dimulai dari lingkup rumah. Kita harus memulai dari tahapan membagi pekerjaan, membagi porsi, hingga belajar bagaimana cara mendengar suara anak dengan tidak melakukan bias gender pada mereka. Karena, dunia yang baru tidak lahir dari sidang-sidang PBB yang tidak ada habisnya. Jadi, sebelum menuntut keadilan gender di panggung dunia, mari mulai dengan mengubah cara kita berbagi tugas dan mendengar suara di meja makan sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar