Foto udara tim gabungan melintas di bangunan mushalla yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025). Foto: Umarul Faruq/ANTARA FOTO
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi soal usulan pembangunan ulang ponpes Al-Khoziny yang menggunakan dana APBN. Ia menilai, usulan itu harus dikoordinasikan baik itu di level eksekutif maupun konsultasi dengan DPR.
"Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan," kata Saan kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10).
Saan menilai, koordinasi itu penting dilakukan agar pembangunan ulang ponpes dengan niat baik tidak menjadi polemik di masyarakat karena dana pembangunan yang berasal dari uang negara.
"Yang kedua, tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik," ungkap dia.
Usulan pembangunan ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo menggunakan APBN sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Tak hanya untuk pembangunan, APBN juga diusulkan akan dikucurkan dalam proses audit ambruknya ponpes tersebut yang mengakibatkan puluhan santri menjadi korban jiwa.
"Insyaallah cuma dari APBN, ya. Tidak menutup kemudian, nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. Cuma sementara waktu dari APBN," Dody di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar