Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Ruang Konferensi Pers Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/9/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi terkait dugaan korupsi pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) pada wilayah Kaltim. Dari belasan saksi tersebut, hanya 10 di antaranya yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
"Jadi dari 15, yang hadir hanya 10," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (27/9).
Dari informasi yang dihimpun, para saksi yang memenuhi panggilan pemeriksaan itu, yakni:
1. Abu Helmi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II) Gubernur Kalimantan Timur;
2. Adinur, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2014;
3. Airin Fithri, ibu rumah tangga;
4. Amrullah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Anik Nurul Aini, Kasubbag TU Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Ari Apriadi, Front Office Manager di Hotel Bumi Senyiur Samarinda;
7. Arifin Djapri, Pensiunan PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Azwar Busra, Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang Pertambangan Minerba di Dinas ESDM Prov. Kaltim;
9. Baihaqi Hazami, Kepala Bidang Minerba di Dinas ESDM Prov. Kaltim;
10. Rachmad Santoso, wiraswasta.
Tessa mengatakan, para saksi itu diperiksa hari ini, Jumat (27/9) di Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Mereka didalami terkait dengan pengurusan izin tambang.
"Saksi didalami terkait proses pengurusan izin usaha pertambangan dan peran mereka dalam proses pengurusan izin tersebut," jelas Tessa.
KPK sudah 4 tahun di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Dalam kasus ini, Tessa sebelumnya menyebut pihaknya sudah mencegah tiga orang berpergian ke luar negeri per 24 September 2024.
"Terhadap tiga orang Warga Negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (26/9).
"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada wilayah Kalimantan Timur," sambungnya.
Pencegahan itu, kata Tessa, karena ketiga orang tersebut dibutuhkan untuk tetap berada di Indonesia dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi perizinan IUP di Kaltim. Pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan.
Selain itu, penyidik juga sempat menggeledah rumah eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Dari penggeledahan itu, diamankan sejumlah dokumen terkait pengurusan izin usaha pertambangan.
Sudah ada tiga tersangka yang dijerat KPK dalam perkara ini. Namun, belum dibeberkan kontruksi perkaranya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar