Nadiem Makarim dalam acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya buka suara soal polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang jadi pembicaraan selama beberapa waktu terakhir. Nadiem mengatakan kebijakan PPDB jalur zonasi sebetulnya sudah ditetapkan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy masih menjabat Mendikbud.
"Itu [PPDB] zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya," kata Nadiem saat jadi pembicara di acara pendidikan BelajaRaya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
Nadiem memahami banyak orang tua yang kecewa karena sistem PPDB jalur zonasi. Namun, ia menegaskan kebijakan itu harus dilanjutkan agar tidak ada lagi kesenjangan pendidikan.
"Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting. Mau serepot apa pun atau ibu-ibu yang anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes itu, seberapa kecewanya pun kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit, itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup," ungkapnya.
Nadiem mengatakan jika PPDB sistem zonasi tidak diberlakukan, maka murid yang dari kalangan tidak mampu akan selalu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri.
"Pasti, ya, udah anak-anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri dan lain-lain," tuturnya.
Lebih lanjut, Nadiem menegaskan keberlanjutan program sangat penting.
"Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," pungkasnya.
PPDB jalur zonasi menjadi polemik di sejumlah daerah karena orang tua mengeluhkan anaknya tidak bisa masuk sekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan.
Sejumlah kecurangan pun ditemukan mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo PPDB. Atas polemik ini, banyak orang tua yang meminta agar PPDB jalur zonasi diberhentikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar