Jan 9th 2023, 15:21, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Sejumlah elite parpol berkumpul di Hotel Darmawangsa pada Minggu (8/1). Elite parpol yang hadir membahas sistem pemilu proposional tertutup. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Delapan partai politik di Senayan secara resmi menolak sistem proporsional tertutup yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta kemarin, Minggu (8/1). Hadir ketum-ketum parpol dan wakilnya yakni dari Golkar, PAN, PPP, PKB, NasDem, bahkan dari parpol oposisi pemerintah yakni Demokrat dan PKS.
Mereka yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum NasDem Ahmad Ali hingga Sekjen NasDem Johnny G Plate.
Gerindra, meski tak hadir, ikut menyetujui poin dan sikap menolak pemilu tertutup dalam pertemuan tersebut. PDIP satu-satunya parpol di Senayan yang mendukung sistem tertutup dan absen.
Pertemuan ini rupanya ide dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam sambutan, para ketum dan perwakilan parpol berterima kasih kepada Airlangga yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali, salah satunya, berharap pertemuan yang diinisiasi Airlangga bisa menjadi peringatan bagi KPU. Sebab sebelumnya KPU meminta para parpol mengantisipasi sistem pemilu tertutup seandainya gugatan di MK dikabulkan.
"Terima kasih Partai Golkar yang menginisiasi pertemuan ini, insyaallah didukung rakyat. NasDem tentunya berharap kepada KPU untuk konsisten melaksanakan UU yang ada hari ini, KPU jangan menafsir sesuatu yang belum ada landasannya," kata Waketum NasDem Ahmad Ali dalam pertemuan, Minggu (8/1).
Ketum PAN Zulkifli Hasan menegaskan keputusan MK yang menetapkan pemilu digelar proporsional terbuka sudah tepat.
"Demokrasi kita sudah lima kali pemilu, oleh karena itu kedaulatan rakyat sudah pernah diuji tahun 2008, dan MK memutuskan proporsional terbuka. Pada 2014-2019 tidak ada soal. Kita menolak keras kalau balik lagi ke tertutup. Kita berharap pemilu sesuai jadwal. Terima kasih Partai Golkar yang telah mengambil inisiatif ini," ujar Zulhas.
Sejumlah Elite Parpol berkumpul di Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Ketum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pernyataan Airlangga yang menolak pemilu tertutup mewakili 8 partai di Senayan. Ia pun meminta KPU fokus melaksanakan tupoksinya.
"Semua yang disampaikan Pak Ketum Golkar adalah kesepakatan bersama. PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan baik schedule, rencana, tahapan, bahkan kita telah tetapkan anggarannya. Semua harus berjalan sesuai agenda nasional kita," ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Airlangga Wakili 8 Partai di Senayan Sampaikan Poin Penolakan Pemilu Tertutup
Pembacaan sikap bersama disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ia mengatakan juga telah berkomunikasi langsung dengan Gerindra yang tak memiliki perwakilan di lokasi.
"Saya didampingi Pak AHY, Presiden PKS, mewakili PPP Waketum Pak Amir Uskara, Pak Muhaimin, Pak Zulhas. Mewakili Ketum, Waketum NasDem Ahmad Ali," kata Airlangga.
"Pertemuan silaturahmi awal tahun ini ada 8 partai, yang hari ini tidak terlihat Gerindra namun sudah berkomunikasi dengan saya dan Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini," imbuh dia.
Ada 5 poin sikap yang disampaikan Airlangga. Mulai dari gugatan MK hingga meminta pemilu agar berjalan sesuai jadwal.
"Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," ujar Airlangga.
Kedua, lanjut Airlangga, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat. Ketiga, delapan parpol meminta agar KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan netralitas.
Keempat, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 dan meminta KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024, yang telah disepakati bersama Pemerintah dan DPR.
"Kelima berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi," tutup Airlangga.
Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani menegaskan pertemuan yang diinisiasi Airlangga merupakan cerminan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.
"Sesungguhnya mayoritas rakyat kita tetap ingin memilih sendiri siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki. Golkar menangkap aspirasi rakyat itu dan kami menilai proporsional terbuka tetap jauh lebih baik," kata Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/1).
"8 partai sangat concern dengan isu ini. Sistem proporsional tertutup kemunduran demokrasi, perampasan hak rakyat untuk memilih sesuai keinginannya yang sudah berjalan 3 pemilu," ujar dia.
Bagi Golkar, pilihan sistem proporsional terbuka adalah bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang substansinya adalah ruang partisipasi rakyat terbuka lebar. Selain itu dinilai efektif karena sudah digunakan selama tiga kali pemilu dan sesuai amanat Putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008.
"Di era sekarang cukup mudah bagi masyarakat untuk langsung menilai kapasitas, kinerja atau track record seseorang yang maju sebagai calon legislatif," jelas Christina.
"Jangan kita rebut atau batasi ruang partisipasi rakyat ini. Rakyat kita mulai cerdas untuk memilih yang terbaik yang mereka kehendaki, saya meyakini itu," tukas Christina.
Anggota Komisi I DPR RI itu pun mengingatkan saat ini KPU sudah berproses dengan tahapan-tahapan pemilu dengan anggaran yang sudah disiapkan. Sehingga perubahan sistem bukan pilihan tepat.
"Maka tidak tepat jika tiba-tiba dilakukan perubahan saat KPU sudah memulai tahapannya. Kalau kita flashback ke pemilu sebelumnya di tahun 1999 dengan sistem tertutup, apakah juga ada jaminan kualitas legislatif yang terpilih? Tidak juga," ujar dia.
"Bahwa baik terbuka maupun tertutup tidak ada yang betul-betul sempurna, tapi dalam konteks berdemokrasi sistem terbuka memberikan hak rakyat menentukan pilihannya sendiri secara langsung, sebagai kehendak mereka dan bukan elite partai," pungkas Christina.
Sekilas soal Gugatan MK
Ada enam orang pemohon kader parpol dan warga non-parpol terkait gugatan ke MK agar pemilu dikembalikan menjadi proporsional tertutup yaitu:
Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo);
Yuwono Pintadi (anggota Partai NasDem yang kemudian diklarifikasi bukan kader);
Fahrurrozi (bacaleg 2024);
Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel);
Riyanto (warga Pekalongan);
Nono Marijono (warga Depok)
Para Pemohon mendalilkan norma-norma pasal yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis. Sehingga caleg hanya bermodal popular dan menjual diri, tanpa ada ikatan ideologis struktur partai politik, dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik.
Menyusul gugatan ini, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta sejumlah parpol mengantisipasi kemungkinan tersebut, seandainya gugatan ini dikabulkan oleh MK. Ia menegaskan ini bukan berarti dukungan bagi perubahan sistem tersebut, namun pernyataannya masih dikritik oleh sejumlah pihak.
"Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu sampai ada kepastian sistemnya tetap seperti ini (proporsional terbuka) atau ganti jadi (proporsional) tertutup," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/12).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar