Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan arahan dalam rapat bersama ketua tim (Katim) Pendamping PKH tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Foto: Kemensos RI
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan proses pemeriksaan data BPJS PBI sedang berlangsung. Ini merupakan bagian dari kesepakatan DPR dan pemerintah untuk memeriksa kembali data dalam 3 bulan ke depan.
Data BPJS PBI sempat jadi perhatian karena ada 11 juta orang yang keluar dari kategori itu. Artinya, warga yang semula mendapat subsidi iuran dari pemerintah, sudah tak mendapatkan lagi.
"Ada yang sekarang-sekarang ini kita lakukan adalah ground check di lapangan. Hari-hari ini kita ajak pendamping PKH untuk melakukan ground check, jihad, karena tidak ada biayanya untuk mendatangi kurang lebih 6 juta KK. Diharapkan nanti ini untuk keperluan PBI penerima bantuan iuran. Intinya di sini pemutakhiran data. Semakin kita bisa membantu itu semakin baik buat kita semua," kata Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta, Jumat (13/2).
"Maka sekali lagi saya ingin jajaran Kementerian Sosial mau benar-benar mengerti dan memahami segala bentuk tugas tanggung jawab mandat yang diberikan oleh undang-undang dasar, undang-undang maupun juga mandat strategis dari Presiden Prabowo," tambah dia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan sambutan di agenda Doa Bersama menyambut bulan suci Ramadhan, di Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat (13/2). Foto: Jeni Ritanti/kumparan
Gus Ipul ingin seluruh ASN Kemensos berperan dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Sebab, data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial kepada mereka yang tak mampu.
"Ada tiga mandat strategis kita ya. Mandat strategis kita adalah pertama adalah DTKS, kenapa DTKS ini adalah sebagai basis pensasaran program jadi tidak ada lagi yang menggunakan data-data lain, data-datanya tunggal DTKS. Kemudian kita tahu ada Sekolah Rakyat dan terakhir adalah bansos tepat sasaran. Supaya setiap tahun terukur berapa yang bisa graduasi, berapa yang bisa graduasi yang bisa diwisuda setiap tahunnya," ucap dia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasanti membahas mengenai pemutakhiran data BPJS PBI di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Foto: Ryan Iqbal/kumparan
Pemutakhiran data ini akan terus bekerja sama dengan BPS dan BPJS Kesehatan. Selama 3 bulan ini, warga dengan penyakit kronis dan butuh penanganan khusus bisa langsung datang ke rumah sakit. Rumah sakit tak boleh menolak pasien.
Data Kemensos menunjukkan ada 106 ribu peserta BPJS dengan penyakit kronis. Data Kemenkes, ada 120 ribu peserta.
Peserta dengan kategori ini BPJS PBI akan aktif lagi secara otomatis tanpa menunggu pemutakhiran data atau reaktivasi ulang ke Dinsos atau Puskesmas setempat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar