Di sebuah pagi yang lengang, stasiun Kereta Cepat Whoosh berdiri dengan arsitektur modern dan lantai mengilap yang memantulkan cahaya. Layar digital menampilkan jadwal keberangkatan dan suara pengumuman announcer terdengar jernih.
Pada sudut lain kehidupan perkotaan, seorang karyawan memeriksa slip gajinya. Setiap bulan, pajak penghasilannya terpotong secara otomatis.
Ia mungkin belum pernah menaiki Whoosh, barangkali juga tak pernah memiliki kebutuhan mendesak ke Bandung dalam hitungan menit. Namun, melalui pajak yang ia bayarkan, ia turut menanggung sebagian konsekuensi finansial proyek tersebut.
Persoalan yang sesungguhnya mengemuka bukan sekadar perdebatan teknokratis mengenai proyek infrastruktur, melainkan juga refleksi mendasar tentang pilihan yang diambil negara.
Ilustrasi Whoosh. Foto: KCIC
Ketika sebuah infrastruktur modern diproyeksikan sebagai simbol lompatan kemajuan—sementara sumber pembiayaannya bersandar pada kontribusi fiskal masyarakat luas—muncul sebuah pertanyaan sederhana, tetapi mendalam: Apakah manfaat ekonomi, sosial, dan strategis dari proyek tersebut benar-benar sepadan dengan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk oleh mereka yang tidak pernah merasakan manfaatnya secara langsung?
Dari Skema Bisnis Berujung ke Beban Fiskal
Proyek Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta–Bandung sejak awal diproyeksikan sebagai tonggak transformasi transportasi nasional. Nilai investasi awalnya berada di kisaran 6 miliar dollar AS, dengan skema yang kerap disebut sebagai business to business (B2B), tanpa jaminan langsung dari APBN.
Namun dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar dollar AS akibat berbagai faktor, seperti perubahan desain, kendala teknis konstruksi, hingga dampak pandemi.
Kenaikan biaya ini mendorong kebutuhan tambahan pendanaan yang pada akhirnya melibatkan dukungan fiskal pemerintah, baik melalui penyertaan modal negara maupun skema penjaminan.
Dari perspektif kebijakan fiskal, keputusan menggunakan APBN untuk memenuhi kewajiban utang atau menutup risiko pembiayaan proyek semacam ini memiliki implikasi yang tidak sederhana.
Ruang fiskal Indonesia—meskipun relatif terjaga dengan rasio utang terhadap PDB di bawah batas aman 60 persen, sebagaimana diatur undang-undang—tetap menghadapi tekanan kebutuhan belanja yang luas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga transisi energi.
Setiap alokasi tambahan untuk proyek tertentu pada dasarnya adalah trade-off terhadap prioritas lain. Prinsip fiscal prudence menuntut agar setiap keputusan belanja atau penjaminan, mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kesinambungan fiskal.
Selain itu, terdapat dimensi moral hazard yang patut dicermati. Ketika proyek infrastruktur besar yang awalnya diklaim tidak membebani APBN—tetapi akhirnya memperoleh dukungan fiskal—sinyal yang muncul bagi pelaku proyek di masa depan bisa menjadi problematis.
Ilustrasi kereta cepat. Foto: PT KCI
Apakah risiko komersial benar-benar ditanggung oleh entitas bisnis, atau nantinya justru akan dialihkan kepada negara? Dalam ekonomi politik pembangunan, ekspektasi akan "implicitbailout" berpotensi mengurangi kualitas perencanaan, estimasi biaya, dan manajemen risiko sejak tahap awal.
Namun, harus juga diakui bahwa infrastruktur strategis memiliki multiplier effect yang tidak selalu terukur dalam jangka pendek. Konektivitas yang lebih cepat dapat mendorong integrasi kawasan metropolitan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan menurunkan biaya transaksi ekonomi.
Dalam jangka panjang, infrastruktur transportasi modern dapat menjadi katalis pertumbuhan baru, termasuk pengembangan kawasan berbasis transit (transit-oriented development).
Pertanyaannya bukan semata "Apakah negara boleh terlibat?" melainkan "Sejauh mana keterlibatan itu dirancang dengan transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko yang memadai?"
Dimensi keadilan sosial juga tak bisa diabaikan. Siapa yang menikmati manfaat langsung dari Whoosh? Penumpang dengan kemampuan membayar tarif yang relatif lebih tinggi jelas memperoleh keuntungan berupa efisiensi waktu.
Pelaku usaha di koridor Jakarta–Bandung berpotensi meraih nilai tambah dari konektivitas tersebut. Namun, risiko fiskal tersebar secara luas kepada seluruh wajib pajak, termasuk mereka yang tidak memiliki akses langsung terhadap layanan itu. Dari sudut pandang distribusi manfaat (distributional impact), hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas antara penerima manfaat dan penanggung risiko.
Kemudian, jika kita bicara dalam konteks ketimpangan wilayah, investasi besar pada satu koridor padat dapat dipersepsikan sebagai prioritas yang kurang seimbang dibanding kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal.
Dinamika ini kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan simbolik, bahwa proyek berskala besar menjadi representasi kemajuan nasional. Menurut keyakinan saya, tidak ada yang keliru dengan simbol kemajuan, tetapi simbol tersebut perlu ditopang oleh tata kelola yang kokoh agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
Ilustrasi fasilitas di kereta cepat. Foto: PT KCI
Pengalaman Whoosh seharusnya menjadi bahan refleksi untuk reformulasi model pembiayaan infrastruktur. Skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu dirancang dengan pembagian risiko yang lebih jelas dan konsisten.
Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penjaminan pemerintah penting dilakukan agar risiko kontinjensi tercatat dan terkelola secara transparan, dalam kerangka medium-term fiscal framework.
Penguatan kapasitas appraisal proyek—termasuk analisis sensitivitas terhadap cost overrun dan risiko eksternal—menjadi prasyarat agar keputusan investasi publik lebih berbasis data dan skenario.
Menempatkan Akuntabilitas sebagai Prioritas
Transparansi kepada publik adalah elemen krusial. APBN bukan sekadar dokumen teknis, ia lebih dari itu: APBN merupakan cerminan "kontrak sosial" antara negara dengan rakyat.
Ilustrasi penggunaan belanja dari APBN. Foto: Dok Kemenkeu
Ketika negara memutuskan untuk menggunakan sumber daya fiskal tersebut demi menjaga keberlanjutan proyek strategis, penjelasan yang terbuka dan komprehensif menjadi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat sebagai "pemilik" dana publik.
Perdebatan tentang penggunaan APBN untuk proyek Kereta Cepat Whoosh bukanlah soal menolak kemajuan atau meragukan ambisi pembangunan, melainkan sebuah ajakan untuk memastikan bahwa setiap rel yang dibangun di atas tanah republik ini juga berdiri di atas fondasi akuntabilitas fiskal yang kokoh.
Stasiun yang modern dan megah serta kereta yang melaju cepat akan selalu memikat mata. Namun, keberlanjutan sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam mengelola biaya yang timbul dari proses pembangunannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar