Saya lahir dan besar di sebuah kampung di lereng Bukit Barisan, di mana gemericik air sungai yang tak pernah berhenti jatuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saat malam tiba dan listrik padam, suara cicit jangkrik dan riak air menjadi teman saya. Saya sering berpikir, air ini terus mengalir, tapi kita membiarkannya begitu saja, sementara di malam hari kita bergantung pada pasokan luar yang sering terputus. Hari ini, sebagai seseorang yang menaruh perhatian pada energi terbarukan dan pemberdayaan desa, saya percaya bahwa jawaban atas pertanyaan itu ada di kampung-kampung seperti tempat saya tumbuh.
Desa bukan hanya sebatas ruang geografis di kawasan terpencil dengan penduduk yang tidak modern bahkan terkesan ketinggalan, tetapi akar kekuatan yang sering terlupakan dalam narasi besar pembangunan. Dalam perjalanan karier dan pendidikan, saya sempat menulis dan meneliti topik-topik seperti transisi energi, desa, dan sumber daya alam lokal. Saya semakin yakin, masa depan energi bersih Indonesia akan lahir dari desa-desa. Keterlibatan masyarakat desa bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Mereka adalah pelaksana langsung, pemilik potensi lokal, serta penjaga alam yang nyata.
Salah satu solusi yang sederhana namun dapat dikembangkan dari desa-desa dengan aliran air kecil hingga menengah adalah mikrohidro, melalui pembangkit listrik tenaga mikro (PLTMH) yang memanfaatkan aliran sungai lokal. Mikrohidro bukan proyek mewah untuk kota besar, melainkan jembatan yang menghubungkan air yang mengalir dengan rumah-rumah di desa yang gelap. Teknologi ini ramah lingkungan, membutuhkan infrastruktur yang lebih minimal dibanding bendungan besar, dan dapat dikelola secara lokal. Solusi seperti mikrohidro menyatukan dua hal: kearifan lokal dan teknologi yang berkelanjutan.
Potensi mikrohidro di Indonesia sangat besar, dan angka-angka dari kajian teknis mendukung optimisme ini. Diperkirakan potensi total pembangkit hidropower di Indonesia mencapai sekitar 75 gigawatt (GW), dan dari jumlah tersebut, potensi mini dan mikrohidro yang realistis dikembangkan berada di kisaran 19.000 hingga 19.400 megawatt (MW), atau sekitar 19,4 GW. Angka ini menunjukkan bahwa pengembangan skala kecil dan menengah bukan hanya feasible secara teknis, tetapi juga strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa terpencil dan mempercepat transisi energi nasional.
Bayangkan sebuah desa yang memiliki sungai kecil, debitnya tidak besar, tetapi terus mengalir setiap hari. Dengan turbin mikrohidro yang tepat, desa itu bisa menghasilkan listrik sendiri. Tidak hanya kebutuhan listrik terpenuhi, tetapi muncul aktivitas ekonomi baru, seperti pengelolaan air, pembentukan teknisi lokal, pelatihan operasi dan pemeliharaan, bahkan jasa untuk desa sebelahnya yang belum memiliki. Desa yang sebelumnya menerima dari luar, kini berdiri sendiri sebagai penghasil.
Kunci keberhasilan proyek energi bersih terletak pada sense of ownership masyarakat. Tanpa rasa memiliki, bahkan proyek paling canggih pun bisa berhenti jadi monumen mati. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, dari pemetaan potensi air, pemilihan lokasi, pengelolaan turbin, hingga pembagian manfaat, maka listrik yang dihasilkan tak hanya menerangi rumah tetapi menyalakan semangat kolektif. Keterlibatan ini harus menjadi landasan setiap intervensi.
Dalam perjalanan panjang pembangunan mikrohidro di Indonesia, muncul sosok-sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa energi desa memang mungkin diwujudkan. Salah satunya adalah Tri Mumpuni, yang dikenal sebagai "ibu listrik desa," yang bersama IBEKA telah membantu membangun dan mendorong operasional PLTMH di banyak komunitas terpencil. Ia tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga pendekatan pemberdayaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan model bisnis sosial yang memastikan manfaat tetap berada di tangan warga lokal.
Pada skala lain, kolaborasi internasional dan swasta juga membuktikan efektivitas pendekatan mikrohidro. Green School Bali, misalnya, berhasil berjalan 100% off-grid dengan kombinasi tenaga surya dan turbin vortex mikrohidro, sebuah proyek yang melibatkan teknologi dari perusahaan Belgia Turbulent dan pengelolaan komunitas lokal. Kisah Green School menunjukkan bahwa sungai kecil pun layak dimanfaatkan secara ekologis untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan komunitas.
Di tempat lain, contoh model pembiayaan inovatif juga menunjukkan jalan keluar untuk restrukturisasi pendanaan proyek energi desa. Di Ngaol, Jambi, program pembangunan dan revitalisasi PLTMH yang melibatkan UNDP dan BAZNAS menggunakan skema blended finance, menggabungkan hibah, donasi zakat, dan CSR bank lokal untuk membiayai beberapa unit PLTMH yang kemudian dikelola oleh komunitas setempat. Model semacam ini bukan hanya menyediakan modal awal, tetapi juga memastikan dimensi sosial dan keberlanjutan proyek terjaga.
Peran pelaku usaha lokal juga sangat menentukan. Perusahaan seperti CV Protel Multi Energy di Jawa Barat telah membuktikan bahwa industri mikrohidro tanah air mampu menghasilkan komponen dan solusi teknis, termasuk turbin crossflow, pelton, dan Electronic Load Controller (ELC). Perusahaan ini telah memasang ratusan unit dan menyediakan teknologi yang dioperasikan di berbagai negara, membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga produsen.
Namun, menghadirkan energi bersih dari desa tentu membutuhkan dukungan pendanaan yang cerdas dan berkeadilan. Berdasarkan sejumlah kajian dan pengalaman lapangan, pembangunan satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dapat dimulai dari kisaran Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar, tergantung pada kapasitas, medan, dan kompleksitas jaringan distribusinya. Studi yang saya lakukan di Muara Dua, Sumatra Selatan, menunjukkan bahwa sebuah sistem berkapasitas 18 kW dapat dibangun dengan biaya sekitar Rp 310 juta, dengan Return on Investment (ROI) antara tiga hingga tujuh tahun. Biaya ini relatif terjangkau jika dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang diberikan, mulai dari penghematan listrik, peningkatan ekonomi desa, hingga penurunan emisi karbon.
Dalam konteks pembiayaan, peluangnya sebenarnya cukup luas. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan infrastruktur hijau termasuk energi terbarukan dengan skema pembayaran lunak dan tenor bertahun-tahun, yang memungkinkan proyek desa dapat mencicil modalnya sembari beroperasi. Selain itu, terdapat pula model blended finance seperti yang dilakukan di PLTMH Ngaol, hasil kolaborasi UNDP dan BAZNAS, yang menggabungkan hibah, zakat produktif, dan CSR perbankan lokal untuk membangun serta merevitalisasi pembangkit mikrohidro berbasis komunitas.
Bentuk dukungan lain juga datang dari lembaga internasional seperti UCLG-ASPAC, yang mendorong mekanisme pembiayaan iklim di tingkat pemerintah daerah, serta dari program CSR swasta yang kini mulai diarahkan pada proyek-proyek energi berkelanjutan. Jika pola-pola ini disinergikan dengan dana desa, BUMDes, dan partisipasi masyarakat, maka beban investasi awal dapat ditekan secara signifikan. Dengan struktur pembiayaan yang tepat, proyek mikrohidro tidak lagi menjadi beban anggaran, melainkan investasi sosial-ekonomi yang mampu berputar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Namun, di balik semua upaya itu, penting untuk diingat bahwa inisiatif seperti mikrohidro sejatinya juga menjadi bagian dari komitmen global Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Program energi bersih berbasis desa ini secara langsung mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui penyediaan akses listrik berkelanjutan, SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) lewat pengurangan emisi karbon, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Lebih dari itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa turut memperkuat SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) karena keberhasilannya hanya bisa terwujud lewat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Dengan demikian, setiap tetes air yang mengalir di desa bukan hanya sumber energi, tetapi juga simbol kontribusi nyata bangsa ini bagi agenda pembangunan global.
Mengintegrasikan potensi teknis dengan pemberdayaan sosial tentu tidak mudah. Hambatan yang sering muncul termasuk keterbatasan kapasitas teknis di level desa, akses pembiayaan yang terbatas, serta regulasi dan koordinasi lintas-lembaga yang belum sempurna. Namun pengalaman banyak proyek menunjukkan, tantangan ini dapat diatasi melalui program pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan model pembiayaan campuran yang inklusif.
Penting juga untuk memikirkan model tata kelola kepemilikan yang adil. Pengelolaan PLTMH oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi energi, atau perusahaan sosial yang melibatkan warga setempat dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi kembali ke komunitas. Model kepemilikan ini harus disesuaikan dengan konteks lokal, agar tidak melahirkan konflik dan memastikan perawatan jangka panjang.
Selain itu, pengembangan kapasitas ASN dan aparatur daerah juga penting agar proyek mikrohidro dapat disinergikan dengan perencanaan daerah, penggunaan dana desa, dan kebijakan lingkungan. Kerja sama dengan lembaga seperti GIZ, UNDP, maupun perguruan tinggi lokal dapat membantu mengisi celah kapasitas ini melalui Training Needs Assessment dan program pelatihan teknis yang berkelanjutan.
Dampak dari listrik desa yang stabil sangat luas, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup. Anak-anak bisa belajar lebih lama, klinik lokal dapat mengoperasikan peralatan esensial, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dengan menggunakan mesin sederhana, dan infrastruktur digital dapat berkembang sehingga konektivitas membawa peluang ekonomi baru. Listrik itu bukan hanya soal lampu, tetapi soal kemampuan untuk tumbuh dan belajar.
Akhirnya, visi Indonesia Emas tidak hanya tentang angka-angka makro pembangunan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Energi bersih yang lahir dari desa bukan hanya menyuplai listrik, tetapi mencerdaskan generasi yang akan membawa bangsa ini ke masa depan. Oleh karena itu, strategi transisi energi nasional harus menempatkan desa di posisi sentral.
Sebagai anak yang tumbuh di antara aliran sungai-sungai kecil di kampung saya, hari ini saya melihat peluang di setiap riak air itu. Membangun mikrohidro di desa-desa kita bukan tugas pemerintah semata, melainkan tugas bersama antara masyarakat, pelaku usaha lokal, lembaga internasional, serta pemerintah daerah dan pusat. Jika kita berhasil memberdayakan desa melalui energi bersih, kita telah menanam benih untuk Indonesia Emas yang nyata dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar