"Rén shēng zì gǔ shuí wú sǐ. Liú qǔ dān xīn zhào hàn qīng"(Mana ada manusia yang tidak mati. Kutinggalkan hati yang setia [pada negeri] ini untuk bersinar dalam catatan sejarah)— Wén Tiānxiáng (1236–1283) —
Selasa Pon, 28 Oktober 2025. Di Kampus Mataram, Universitas Harkat Negeri, Tegal. Langit mendung. Kami, seratusan insan, merapat di aula kampus. Melingkar dalam kesederhanaan. Memperingati Poetoesan Congres Pemoeda 1928. "Jong Indonesia Bangkit: Indonesia Tanah Air Siapa?" itulah tajuknya.
Yang kami adakan adalah suatu peringatan. Bukan (sekadar) perayaan. Karena dalam peringatan, informasi dan diksi bisa lebih kami segarkan. Juga tafsir dan renungan. Kiranya baik bila suasana peringatan semangat persatuan kita gunakan untuk membuka arsip sejarah, untuk mengingat kembali hal-hal penting yang mungkin terlupakan oleh suasana zaman yang berubah.
Kami jadi tahu, peserta Congres Pemoeda 1928 bukan didominasi oleh kaum priayi dan aktivis kampus (STOVIA, RHS). Tapi, justru kaum kromo, rakyat kebanyakan, yang sedang gandrung bersatu. Membeludak. Utamanya para fans grup-grup kepanduan. Totalnya konon sampai 700 bahkan 1.000-an orang. Tak terkecuali polisi dan intel Belanda.
Cendekiawan Tiongkok kuno, Zuo Qiūmíng (556-451 SM), pernah bersyair: "Zhòng zhì chéng chéng; zhòng kǒu shuò jīn." Artinya: "Keinginan rakyat untuk bersatu serupa benteng pertahanan yang tak bisa ditembus; jeritan mereka bisa melelehkan emas."
Begitulah Congres Pemoeda 1928. Dari semula ialah kongres orang muda, menjelma jadi kongres rakyat. Dari semula isunya ialah kerapatan/pengikatan (berdiksi "persatuan"), menggelinding jadi peleburan (berdiksi "kesatuan"). Peleburan dari segenap unsur ber-Indonesia. Kredo ikrarnya jauh dari "harga mati", melainkan "harga hidup".
Peran di Congres Pemoeda 1928
Seorang pengunjung berjalan di samping diorama Kongres Pemuda kedua di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO
Sesi puncak Congres Pemoeda 1928 diadakan di rumah indekos Muhammad Yamin, dan kawan-kawan, di bilangan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Si empunya rumah ternyata seorang peranakan Tionghoa. Sie Kong Lian, namanya.
Haluan Congres jelas mengarah ke aktivisme politik, penghimpunan massa. Alhasil, nasib Sie Kong Lian sebagai bapak kos jadi sangat rentan dicokok oleh aparat Belanda.
Hebat. Agaknya, Sie Kong Lian telah siap menanggung konsekuensi. Hebatnya lagi, rumah bersejarah itu kini dihibahkan ahli warisnya sebagai Museum Sumpah Pemuda. Kisah heroik tentang keberanian Sie Kong Lian ini, rupanya bukan satu-satunya. Sepanjang sejarah pergerakan menuju Indonesia merdeka, ternyata banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang terlibat begitu dalam, menjalankan peran-peran yang cukup berisiko.
Di kepanitiaan Congres, ada Djohan Mohammad Tjai, peranakan yang aktivis Jong Islamien Bond, menjadi Pembantu I. Hadir pula pemuda kencur Kwee Thiam Hong, anggota Jong Sumatranen Bond. Dari cerita Bung Didi Kwartanada, pelajar MULO (setara SMP) di Palembang berusia belum 20 tahun itu disertai oleh tiga kolega seusianya, anak-anak kepanduan. Namanya Tjio Djin Kwie, Oey Kay Siang, dan John Liauw Tjoan Hok.
Masih di seputar Congres 1928, tersua nama Yo Kim Tjan serta Kwee Kek Beng dan Ang Jan Goan. Bisa kualat kita kalau sampai alpa menyebut nama dan sumbangsih ketiganya.
Yo Kim Tjan, ia sohib WR Supratman. Yo pelopor industri rekaman dan importir piringan hitam. Tanpanya, anthem indah itu hampir pasti tak akan pernah kita dengar. Di Congres 1928 inilah, Indonesia Raya untuk pertama kali diperdengarkan. Yo Kim Tjan-lah yang pertama merekam. Karena kucing-kucingan dengan aparat kolonial, Yo Kim Tjan sampai harus keliling Eropa hingga Indonesia Raya bisa direkam ke piringan hitam. Tanpa lirik.
Teks lirik dan notasi Indonesia Raya baru tersaji ke publik 12 hari pascakongres. Melalui Sin Po, koran tempat WR Supratman bekerja. Tepatnya pada Weklijksche Editie, 10 November 1928. Harap dicatat, ketika itu, jangankan mendengar seluruh bait-bait lagu Indonesia Raya yang menggugah semangat; kata Indonesia saja dipandang oleh pemerintah kolonial sebagai pesan "perlawanan". Nah, siapa gerangan sosok pemberani yang menentukan terbitnya lirik lagu kebangsaan itu?. Tiada lain adalah si pemimpin redaksi: Kwee Kek Beng, 28 tahun. Adapun pendistribusian yang lebih masif dan lebih berani, dilakukan oleh Ang Jan Goan, kolega Kwee di Sin Po.
Bagi saya, ini semua adalah penyegaran informasi. Karena, hari-hari ini, kaum Tionghoa hampir selalu diidentikkan dengan khidmat dan karier di lapangan ekonomi semata. Sibuk mengejar kekayaan, menjadi economic animal. Bahkan ada sebagian kalangan yang membahas sepak terjang kaum Tionghoa dengan sinikal, seolah menjadi pendosa karena akumulasi kekayaanya. Ternyata, sejarah kita mencatat bahwa pandangan seperti itu tidaklah sepenuhnya benar.
Hati yang Setia
Pengunjung mengamati diorama Kongres Pemuda Kedua di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada Selasa (28/10/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Pemerintah kolonial Belanda menggolongkan warga Hindia-Belanda ke dalam tiga kasta, berdasarkan etnis. Eropa di kasta atas, inlander/bumiputra di kasta bawah, golongan Timur Asing di kasta tengah. Peranakan Tionghoa masuk di kasta tengah. Dampaknya, orbit dari pergerakan politik mereka hanya di selingkup etnis masing-masing.
Adanya Congres 1928 seperti menjadi titik-balik bagi, meminjam istilah Kwee Kek Beng, "penunjangan pergerakan mulia". Dari semula etno-nasionalistis, berubah menjadi nasionalistis. Semua lebur ke dalam, dan menjadi, satu entitas: Indonesia.
Di Sin Po, Kwee Kek Beng rajin menulis di rubriknya, "Djamblang Kotjok". Penanya tajam ke kolonial, tapi luwes menyokong pergerakan Indonesia. Pada edisi 30 September 1926, misalnya, Kwee menulis begini, "Orang Tionghoa tidak bisa netral seperti bangsa lain, jumlah Tionghoa banyak dan mereka akan tetap tinggal di sini. Bumiputra akan merdeka dan sebelum hal itu tercapai orang Tionghoa harus menunjang pergerakan tersebut.... pergerakan yang mulia itu."
UU Kewarganegaraan 1910 atau UU Kekawulaan mengatur bahwa, semua kasta tengah yang lahir di Hindia-Belanda, termasuk para peranakan Tionghoa, otomatis menjadi kawula Belanda (Nederlandsch onderdonen). Aturan di Tiongkok pun demikian. Jadi, sikap Kwee yang melabuhkan hatinya bersetia pada Indonesia kala itu terbilang berani.
Penyair dan politisi yang negarawan Wén Tiānxiáng (1236–1283) menulis secarik wasiat. Wasiat terakhir. Ditulis di penjara. Sebelum dihukum mati oleh bangsa Yuan/Mongol yang menggulingkan Dinasti Song kidul, pada siapa Wén Tiānxiáng berikrar mengabdi. Yang menjatuhkan perintah eksekusi ialah Kubilai Khan sendiri. Belakangan, konon usai membaca testamen pamungkas Wen—saya taruh sebagai pembuka tulisan ini—Kubilai menyesal sekali. Kubilai menunjukkannya dengan berpuasa: hormat pada Wén sebagai manusia yang meneguhi prinsip. Prinsip akan integritas. Juga prinsip cinta Tanah Air.
Wén mati, tapi keteguhannya pada prinsip tetap hidup. Orang mengingatnya. Melalui tuturan dan catatan sejarah. Begitu pula para patriot dari kaum Tionghoa tadi. Mereka betul sudah mati, tapi tidak dengan prinsip ke-Indonesia-annya. Ia abadi dicatat sejarah. Pertanyaannya, seterang apa sinar dari catatan sejarah mereka?
Sinar Catatan Sejarah
Sejarah mencatat, sejak awal abad ke-20, di Hindia-Belanda, gerakan nasionalisme kaum Tionghoa berkobar. Itulah ekspresi atas ketidakpuasan mereka terhadap kolonialisme pada umumnya. Dan terhadap politik diskriminasi oleh Belanda pada khususnya.
Jadi, hadirnya kaum Tionghoa pasti bukan di sekitar Kongres 1928 saja. Mereka terlibat di hampir seluruh arena pergerakan Indonesia. Jurnalistik, hukum, kepanduan, sastra, ekonomi, politik, keagamaan, seni-budaya, dan lain-lain. Wadahnya berupa organisasi pendidikan (Tiong Hoa Hwee Koan) dan kamar dagang (Siang Hwe). Juga pers (Sin Po, Keng Po, Sin Tit Po, Pewarta Soerabaia, dan lain-lain). Eksistensi kaum Tionghoa di dunia pers berbahasa Melayu diwiwiti oleh Lo Tun Tay, editor dwimingguan Mataharie pada 1869 di Bruining & Wijt, Batavia. Sin Po pernah menghimpun dana anti-Jepang sampai satu juta gulden.
Semangat mereka senapas dengan syair Mài Mènghuá (akhir abad ke-19): tiān xià xīng wáng, pǐ fū yǒu zé. Artinya: naik-turunnya suatu bangsa itu urusan semua elemennya, setiap orang memikul tanggung jawab atas nasib negeri.
Pada 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda "menepikan" Sukarno-Hatta. Di sebuah rumah sederhana di Rengasdengklok. Pemiliknya adalah Djiauw Kie Siong (Rao Ji Xiang), seorang petani yang murah hati. Suatu usaha kaum muda untuk memurnikan jalan kemerdekaan. Ketegangan-ketegangan di rumah Djiauw mewarnai lahirnya Proklamasi pada keesokan hari. Suatu kemerdekaan sebagai bukan pemberian negara lain.
Sinolog Leo Suryadinata (2010), mencatat sekurang-kurangnya delapan tokoh Tionghoa yang besar artikulasinya dalam menyuarakan nasionalisme Indonesia. Pada pra-maupun pasca-kemerdekaan.
Pada pra-kemerdekaan, ada Tjoe Bou San, redaktur Sin Po yang pernah berkampanye memberantas UU Kekawulaan yang dipaksakan Belanda. Kwee Hing Tjiat, nasionalis garda depan dalam hal pembauran total. Kwee Tek Hoay, penganjur Tridharma, penulis novel dan isu kemasyarakatan. Kwee Kek Beng, jurnalis—sudah kita singgung. Serta Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang berorientasi ke Indonesia.
Liem juga anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Bersama Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa, kontribusi mereka penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Juga Yap Tjwan Bing, ahli farmasi jebolan Amsterdam, satu-satunya wakil Tionghoa dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Yap hadir pada 18 Agustus 1945: sidang pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pertama.
Pada pasca-kemerdekaan, ada Auw Jong Peng-Koen (Petrus Kanisius Ojong), penganjur asimilasi dan pendiri Harian Kompas. Yap Thiam Hien, advokat yang gigih membela hak asasi manusia (serta juga koleganya, Lie Oen Hock). Oey Tjeng Hien (Abdul Karim Oey), sahabat Sukarno dan Hamka, pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang aktif berdakwah Islam (serta juga koleganya, Lauw Tjhwan Thio atau Haji Junus Jahja).
Sinar catatan sejarah peran saudara-saudara kita kaum Tionghoa arenanya kian meluas-menjalar. Ribuan bahkan jutaan peranakan sudah. Mereka bukan sebagai pelaku ekonomi saja, tapi banyak bidang. Keagamaan: Kristen, Katolik, Buddha, Khonghucu, Islam), akademisi (ekonomi, hukum, fisika, biologi, kesehatan, pendidikan, sejarah, sosial, politik, seni), atlet (angkat besi, balap, basket, bulu tangkis, catur, renang, sepak bola, tenis, tinju, voli, balet), seniman (tari, musik, busana, peran, film, rupa, sastra), militer/polisi, politikus, jurnalis, sektor publik, hingga aktivis.
Singkat kata, saudara-saudara Tionghoa hadir dan terlibat dalam gerak ber-Indonesia. Sejak jauh hari. Seiring terangnya kesadaran untuk merdeka. Sumbangsih mereka tidak boleh dikecilkan. Lebih tepatnya: memang tak bisa dikecilkan apalagi ditiadakan, sebagaimana kita tak boleh dan tak bisa mengecilkan peran dan keberadaan golongan lain. Adalah salah secara moral, untuk menempatkan kaum Tionghoa dalam kacamata stereotype sebatas hanya sebagai makhluk ekonomi. Malah sebaliknya, harus ada ikhtiar untuk menggarisbawahi peran-peran bersejarah mereka dalam membentuk dan menjaga republik ini.
Betullah kiranya, kekaryaan kaum Tionghoa Indonesia bukan di lapangan ekonomi atau pengejaran kekayaan semata. Pilihan sikap dan tindakan mereka melebihi kata-kata. Dan, ya, sejarah sudah telanjur merekamnya. Merekam dinamika zaman. Pada 13 abad lampau, Táng Tàizōng alias Li Shimin, Kaisar Taizong dari Dinasti Tang (berkuasa pada 626-649 M) pernah berwasiat, "Yǐ gǔ wéi jìng, kěyǐ zhī xīng tì." Artinya: hanya dengan berkaca pada cermin sejarahlah manusia akan bisa memahami dinamika zaman. [ ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar