Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina, Agung Wicaksono di Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
PT Pertamina (Persero) buka suara soal pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembangunan kilang-kilang minyak yang sudah lama tak rampung-rampung.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa sektor kilang merupakan bidang dengan kebutuhan investasi besar sekaligus risiko tinggi. Ia pun membenarkan perkataan Menkeu soal bisnis kilang yang menghadapi tekanan akibat over supply.
"Saat ini kondisi dunia tidak baik-baik saja, kondisi bisnis kilang ini memang sedang dalam pressure. Makin banyak kilang di dunia ini selesai dibangun dan kilang-kilang ini semakin efisien," kata Agung saat ditemui di sela acara Switzerland Global Conference di Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Agung menambahkan, karena banyak kilang baru yang selesai dibangun dengan teknologi lebih efisien, maka biaya produksinya lebih kompetitif. Akibatnya, kilang lama menjadi kurang kompetitif dan bahkan terancam tutup.
"Nah untuk itu, melakukan investasi di kilang harus dilakukan dengan sangat hati-hati," tambahnya.
Kendati demikian, Agung menyatakan Pertamina masih menjalankan pembangunan kilang, salah satunya di Balikpapan yang kini sedang dikebut penyelesaiannya.
Petugas berjalan saat memeriksa tekanan pipa di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Ia menambahkan, Pertamina juga tengah mengintegrasikan bisnis kilang dengan penyaluran bahan bakar di Pertamina Patra Niaga serta bisnis perkapalan.
"Dengan ini kita harapkan akan terjadi penguatan perbaikan layanan yang lebih efisien ke masyarakat dan penguatan keuangan sehingga kekuatan bisnis dari kilang kita juga akan lebih baik," tutur Agung.
Butuh Biaya Besar
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina, Agung Wicaksono di Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
Lebih lanjut, Agung memaparkan apa yang menjadi kendala Pertamina dalam membangun kilang. Ia menyebut, dibutuhkan biaya sebesar USD 7,8 miliar untuk membangun satu kilang.
Jika pemerintah mengharuskan Pertamina untuk membangun kisaran tujuh hingga delapan kilang, maka dibutuhkan biaya yang cukup besar.
Selain persoalan biaya, Agung pun menjelaskan masalah pembangunan kilang bukan terletak pada pihak Pertamina, melainkan juga pada kondisi ekonomi global.
Saat ini, banyak kilang di dunia yang baru selesai dibangun sehingga menjadi lebih efisien dan kompetitif. Kondisi ini disebut membuat margin bisnis kilang sangat kecil. Belum lagi permintaan energi justru menurun.
"Karena apa? Mungkin salah satunya sekarang banyak yang pakai kendaraan listrik. Ini kan mengurangi demand bahan bakar, atau juga kondisi konflik dunia. Sehingga margin bisnis kilang itu tipis banget," tutur Agung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama tak dilakukan Indonesia. Untuk itu, ia meminta Pertamina untuk mempercepat pembangunan jika memiliki rencana pembangunan kilang minyak.
Sebelumnya, ia menyoroti persoalan energi di Indonesia yang hingga kini masih bergantung pada impor produk minyak dari luar negeri, terutama Singapura. Ia menyinggung Indonesia tidak pernah lagi membangun kilang minyak baru sejak terakhir kali pada tahun 1988 yaitu Kilang Balongan.
"Jadi, enggak ada silang pendapat. Hanya memastikan kalau mereka punya rencana (bangun kilang), dijalankan dengan cepat. Supaya kita bisa menghemat subsidi kan," kata Purbaya usai makan siang di kantin Ditjen DJP, dikutip Jumat (3/10).
Dengan begitu, menurut Purbaya nantinya Indonesia tak perlu bergantung pada impor produk minyak dari luar negeri utamanya Singapura.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar